Atur Royalti Koperasi Tambang, Pemprov NTB Ajukan Revisi Perda PDRD

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan revisi, Peraturan Daerah (Perda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) menyusul pembentukan koperasi tambang. 

"Kami sudah mengusulkan revisinya ke DPRD," kata Kabid Minerba, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Iwan Setiawan. 

Iwan mengatakan, dalam Perda tersebut mengatur anggaran reklamasi pasca tambang, dan diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur (Pergub). 

Pembentukan Perda ini juga sebagai bentuk pengawasan pemerintah provinsi, terhadap aktivitas pertambangan rakyat yang ada di NTB. 

Namun sebelum itu, anggota koperasi tambang wajib memenuhi dokumen perizinan yang sudah ditentukan termasuk susunan kepengurusannya. 

Iwan mengatakan saat ini sudah 13 koperasi pertambangan yang mengajukan izin pertambangan rakyat (IPR), di dalamnya mengatur uang jaminan dan royalti sesuai dengan Perda PDRD. 

Pemprov NTB sudah memberikan pelatihan singkat untuk beberapa calon penerima IPR atau pengurus koperasi tambang. 

Baca juga: 13 Koperasi Tambang di NTB Ajukan IPR, Tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa

Iwan mengatakan kendala pemberian IPR ini, karena masih dalam proses pengajuan UKL-UPL izin lingkungan. 

Iwan juga mengaku tidak mengetahui terkait kabar adanya pemodal dibalik koperasi tambang ini, ia hanya fokus pada pengurusan izin sesuai dengan regulasi. 

"Kalau itu saya kurang tahu, karena yang kami ketahui hanya koperasi," kata Iwan. 

Iwan mengatakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang minerba, luas maksimal WPR ini seluas 25 hektare.

(*)