Aliansi Pemuda Lombok Tengah Bantah Bakal Demo pada 4 September, Ungkap Soal Manipulasi Tanda Tangan

Apabila mau memakai nama Aliansi tersebut, lanjut Mavi, pihaknya meminta untuk dilakukan koordinasi terlebih dahulu kepada HIMASTA sebagai koordinator umum dan inisiator gerakan. 

"Intinya sikap dari koordinator umum Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Lombok Tengah itu, tidak ada aksi. Jikapun ada aksi yang mengatasnamakan Aliansi maka itu bukan kami," tegas Mavi. 

"Kalaupun memang ada aksi silahkan saja yang bertanggungjawab di sana. Karena kita ndak tahu juga siapa yang bertanggungjawab segala macam disamakan," demikian Mavi. 

Aksi 1 September 2025

Gabungan mahasiswa dan pemuda melakukan aksi demontrasi di Kantor DPRD Lombok Tengah, Senin (1/9/2025).

Sebelum memulai aksi di gedung DPRD mereka terlebih dahulu menyampaikan tuntutannya di Polres Lombok Tengah. 

Mereka merupakan gabungan massa dari Himpunan Mahasiswa Lombok Tengah (HIMASTA), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Lombok Tengah, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesi (GMNI) Lombok Tengah, dan aliansi pemuda dari sejumlah kecamatan di Lombok Tengah. 

Berdasarkan pantauan, saat tiba di DPRD Lombok Tengah, sekelompok masyarakat dan pemuda lainnya ikut bergabung sehingga massa yang sebelumnya berjumlah hanya belasan menjadi ratusan orang.

Masyarakat setempat juga hadir untuk menyaksikan massa menyampaikan tuntutannya. 

Aspirasi disampaikan oleh Ilham Hariadi ketua HIMASTA, Mavi Adek Garlosa, dan lainnya.

Beberapa aspirasi yang mereka sampaikan untuk DPRD Lombok Tengah adalah meminta agar mengusut tuntas kasus pajak penerangan jalan, meminta melakukan evaluasi terhadap program makan bergizi gratis yang menimbulkan keracunan, melakukan perbaikan puluhan jalan kabupaten yang rusak, dan lain sebagainya. 

Selain itu, mereka meminta audit seluruh harga anggota DPRD, membebaskan mahasiswa yang ikut demonstasi di seluruh wilayah Indonesia, menghentikan tindakan represif aparat, reformasi DPR, dan lain sebagainya.

Selain itu mereka meminta audit seluruh anggota DPRD, membebaskan mahasiswa yang ikut demonstasi di seluruh wilayah Indonesia, menghentikan tindakan represif aparat, reformasi DPR, dan lain sebagainya. 

Sementara itu, mereka juga meminta untuk mengadili terhadap anggota polisi yang melindas Affan Kurniawan dan menanggung biaya hidup keluarga. Tuntutan ini disampaikan ke DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto. 

Usai menyampaikan tuntutannya, selanjutnya mereka meminta komitmen dari ketua DPRD Lombok Tengah dan Bupati untuk menandatangani aspirasi tuntutan dari mahasiswa. 

Mereka selanjutnya meminta seluruh anggota DPRD dan pejabat Bupati Lombok Tengah untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 

Massa aksi kemudian secara tertib meninggalkan kantor DPRD Lombok Tengah. 

Mereka hanya menyampaikan aspirasinya di luar gedung DPRD, tidak sampai masuk ke halaman kantor DPRD. 

(*)