Aliansi Pemuda Lombok Tengah Bantah Bakal Demo pada 4 September, Ungkap Soal Manipulasi Tanda Tangan

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Sinto

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Lombok Tengah membantah akan menggelar demonstrasi di Polres, DPRD dan Bupati Lombok Tengah besok, Kamis (4/9/2025). 

Humas Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Tengah, Mavi Adiek Garlosa mempersoalkan penggunaan nama aliansi tanpa konfirmasi ke koordinator umum.

Dia menyampaikan, pimpinan lembaga yang melakukan aksi 1 September 2025 menyatakan tidak akan melakukan aksi lagi pada Kamis 4 September 2025. 

"Cuma itu memang ada beberapa yang masuk aliansi kemarin, kemudian dia gunakan lagi nama aliansi yang sama karena memang framingnya sudah bagus, seperti itu," jelas Mavi dikonfirmasi Tribun Lombok, Rabu (3/9/2025).

Dia menegaskan, organisasi mahasiswa dan lembaga-lembaga masyarakat seperti HIMASTA, Forum Hahasiswa Tastura, GMNI Lombok Tengah, KAMMI Lombok Tengah dipastikan tidak akan ikut aksi besok. 

Baca juga: BREAKING NEWS: Mahasiswa Demo di DPRD Lombok Tengah, Tuntut Perbaikan Jalan hingga Evaluasi MBG

"Kita tidak akan terlibat. Kita sekarang memang fokus mengawal tuntutan yang sudah kami sampaikan kemarin," jelasnya. 

Mavi menyampaikan, pihaknya tidak mengetahui rencana aksi pada 4 September.

Baginya, aksi itu merupakan urusan mereka bagi yang ingin melakukan aksi. 

Namun, pihaknya mempermasalahkan adanya dua pemalsuan tanda tangan di surat tersebut.

Termasuk salah satunya adalah pemalsuan tanda tangan Ketua Umum HIMASTA. 

"Pertama yang kita sorot adalah pemalsuan tanda tangan koordinator Umum sekaligus Ketua Umum HIMASTA (Ilham Haryadi). Bahwa Ilham Haryadi tidak pernah melakukan tanda tangan," jelas Mavi. 

Selain itu, banyak tanda tangan lain yang diduga dipalsukan dalam surat pemberitahuan aksi demonstrasi besok.

Baca juga: Terungkap! Aksi Pembakaran Gedung DPRD NTB Dilakukan Menggunakan Bom Molotov

Mavi menyampaikan, pihaknya tidak mempersoalkan jika ada yang hendak melakukan aksi demontrasi.

Namun, pihaknya meminta agar pihak-pihak dimaksud tidak menggunakan nama aliansi dan pemalsuan tanda tangan. 

Apabila mau memakai nama Aliansi tersebut, lanjut Mavi, pihaknya meminta untuk dilakukan koordinasi terlebih dahulu kepada HIMASTA sebagai koordinator umum dan inisiator gerakan. 

"Intinya sikap dari koordinator umum Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Lombok Tengah itu, tidak ada aksi. Jikapun ada aksi yang mengatasnamakan Aliansi maka itu bukan kami," tegas Mavi. 

"Kalaupun memang ada aksi silahkan saja yang bertanggungjawab di sana. Karena kita ndak tahu juga siapa yang bertanggungjawab segala macam disamakan," demikian Mavi. 

Aksi 1 September 2025

Gabungan mahasiswa dan pemuda melakukan aksi demontrasi di Kantor DPRD Lombok Tengah, Senin (1/9/2025).

Sebelum memulai aksi di gedung DPRD mereka terlebih dahulu menyampaikan tuntutannya di Polres Lombok Tengah. 

Mereka merupakan gabungan massa dari Himpunan Mahasiswa Lombok Tengah (HIMASTA), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Lombok Tengah, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesi (GMNI) Lombok Tengah, dan aliansi pemuda dari sejumlah kecamatan di Lombok Tengah. 

Berdasarkan pantauan, saat tiba di DPRD Lombok Tengah, sekelompok masyarakat dan pemuda lainnya ikut bergabung sehingga massa yang sebelumnya berjumlah hanya belasan menjadi ratusan orang.

Masyarakat setempat juga hadir untuk menyaksikan massa menyampaikan tuntutannya. 

Aspirasi disampaikan oleh Ilham Hariadi ketua HIMASTA, Mavi Adek Garlosa, dan lainnya.

Beberapa aspirasi yang mereka sampaikan untuk DPRD Lombok Tengah adalah meminta agar mengusut tuntas kasus pajak penerangan jalan, meminta melakukan evaluasi terhadap program makan bergizi gratis yang menimbulkan keracunan, melakukan perbaikan puluhan jalan kabupaten yang rusak, dan lain sebagainya. 

Selain itu, mereka meminta audit seluruh harga anggota DPRD, membebaskan mahasiswa yang ikut demonstasi di seluruh wilayah Indonesia, menghentikan tindakan represif aparat, reformasi DPR, dan lain sebagainya.

Selain itu mereka meminta audit seluruh anggota DPRD, membebaskan mahasiswa yang ikut demonstasi di seluruh wilayah Indonesia, menghentikan tindakan represif aparat, reformasi DPR, dan lain sebagainya. 

Sementara itu, mereka juga meminta untuk mengadili terhadap anggota polisi yang melindas Affan Kurniawan dan menanggung biaya hidup keluarga. Tuntutan ini disampaikan ke DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto. 

Usai menyampaikan tuntutannya, selanjutnya mereka meminta komitmen dari ketua DPRD Lombok Tengah dan Bupati untuk menandatangani aspirasi tuntutan dari mahasiswa. 

Mereka selanjutnya meminta seluruh anggota DPRD dan pejabat Bupati Lombok Tengah untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 

Massa aksi kemudian secara tertib meninggalkan kantor DPRD Lombok Tengah. 

Mereka hanya menyampaikan aspirasinya di luar gedung DPRD, tidak sampai masuk ke halaman kantor DPRD. 

(*)