Amdal Bypass Sengkol-Pringgabaya Batal Dikerjakan, Pemprov NTB Anggarkan Ulang Tahun 2026

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Proyek analisis dampak lingkungan (Amdal) bypass port to port segmen Sengkol-Pringgabaya batal dikerjakan pada tahun ini, trase atau jalur yang akan dilewati belum jelas sehingga ditunda ke tahun 2026.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sadimin mengatakan, Amdal ini bisa dilakukan jika trasenya jelas. 

"Kalau sekarang memang bisa, tapi bagusnya kalau Amdal itu sudah jelas trasenya jadi tahun depan kita anggarkan lagi. Yang kemarin untuk keperluan yang lain," kata Sadimin, kemarin. 

Mantan Kadis Perumahan dan Pemukiman (Perkim) itu mengatakan, jika pelaksanaan Amdal ini dilaksanakan pada perubahan anggaran dan pendapatan daerah (APBD) tahun 2025 maka waktunya kurang. 

Karena idealnya Amdal ini dikerjakan selama lima sampai dengan enam bulan, sementara proses tender memakan waktu 1,5 bulan sehingga diputuskan akan mulai dikerjakan tahun depan. 

Baca juga: Proyek Kereta Gantung Gunung Rinjani Terganjal Izin Amdal

Sementara untuk proyek fisik kata Sadimin, direncanakan akan mulai dilakukan pada tahun 2027 sampai 2029, karena pada tahun depan akan fokus pada Amdal kemudian Detailed Engineering Design termasuk pembebasan lahan. 

"Harapannya memang 2027 sampai 2029 itu sudah bisa dikerjakan fisiknya untuk tempat-tempat yang sudah dibebaskan lahannya," kata Sadimin. 

Selain segmen Sengkol-Pringgabaya, ruas jalan Bundaran Patung Sapi Gerung-Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid (Bizam) juga akan dilakukan perubahan status karena saat ini belum memenuhi standar bypass. 

Ruas jalan sepanjang 20,4 kilometer ini kata Sadimin belum memiliki perlintasan dan batas jalan sebagaimana jalan bypass, sehingga membutuhkan anggaran sekitar Rp700 miliar untuk memenuhi standar ini. 

Sementara untuk jalan bypass Sengkol-Pringgabaya yang panjangnya sekitar 50-55 kilometer ini akan menelan anggaran Rp2,8 triliun. 

Sadimin berharap meskipun untuk tahun depan terjadi pemangkasan anggaran transfer ke daerah, namun proyek ini tetap bisa dikerjakan melihat jumlah kendaraan di jalur yang sekarang semakin padat. 

(*)