Demonstrasi Jilid II di Lombok Tengah Berlanjut, Awalnya Sempat Diisukan Hoaks

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Sinto

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Demonstrasi Jilid II di Lombok Tengah menurut rencana akan tetap berlangsung hari ini Kamis (4/9/2025) meski sempat diterpa isu hoaks hingga dugaan pemalsuan tanda tangan. 

Demonstrasi ini direncanakan akan dilakukan di tiga titik sekaligus yaitu Mapolres Lombok Tengah, DPRD Lombok Tengah dan Bupati Lombok Tengah. 

"Jadi kita dari aliansi tetap karena kita tidak pernah menamakan OKP. Kita adalah aliansi dari masyarakat dan pemuda yang tersebar di 12 kecamatan. Makanya kita tidak pernah libatkan OKP lain," jelas penanggung jawab aksi Demo Jilid II, Lalu Aji Darmawan, Rabu (3/9/2025). 

Disampaikan Aji, sapaan akrabnya, demonstrasi akan dihadiri pemuda dan masyarakat di 12 kecamatan termasuk mahasiswa.

Menurut Aji, beberapa OKP dan organisasi mahasiswa yang menarik diri dinilainya sebagai pilihan.

Baca Selanjutnya: Aliansi pemuda lombok tengah bantah bakal demo pada september ungkap soal manipulasi tanda tangan

"Saya sebagai koordinator penanggung jawab tetap kita akan aksi. Makanya kita tidak libatkan OKP karena ini perwakilan dari 12 kecamatan," jelas Aji. 

Aji menyampaikan, pihaknya membantah adanya pemalsuan tanda tangan ketua HIMASTA sekaligus koordinator umum aksi demonstrasi Jilid I, Ilham Haryadi yang telah menarik diri pada demonstrasi kali ini. 

Aji menyebutkan, saat konsolidasi, Ketua HIMASTA mengutus sekjennya untuk melakukan tanda tangan kemudian menarik diri.

"Tiba-tiba teman HIMASTA menarik diri. Sedangkan kemarin sepakat. Jadi kalau masalah pemalsuan tanda tangan itu, di mana letak dipalsukan itu. Kalau ada yang dipalsukan silakan keberatan," jelas Aji. 

Aji menyampaikan, gerakan ini murni aliansi pemuda dan mahasiswa Lombok Tengah yang masih independen.

Beberapa tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi unjuk rasa hari ini yaitu:

- Sahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, 

- Bebaskan aktivis Yang ditahan di Polda NTB dan semua aktivis di seluruh Indonesia dan copot KAPOLRI, 

- Menolak penerapan darurat militer di Indonesia karena mencederai nilai-nilai demokrasi dan lain sebagainya.