Daftar Tuntutan Demonstrasi di NTB: Reformasi DPR, Penolakan Tindakan Represif Aparat

- mendesak ketua umum partai politik agar segera memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang menghina dan merendahkan martabat rakyat. 

- Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listiyo Sigit

- Menuntut aparat untuk menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan terhadap massa aksi. Serta, menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

- Mendesak kepolisian daerah di seluruh indonesia untuk membebaskan massa aksi yang ditahan. 

- Menolak dengan tegas segala bentuk upaya penerapan darurat militer.

- Mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia tetap solid atas nama NKRI. 

"Saya menyampaikan komitmen, saya akan menyampaikan (tuntutan) tanpa diedit meneruskan kepimpinan tertinggi di Jakarta," kata Iqbal. 

Lombok Tengah

Gabungan mahasiswa dan pemuda melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Lombok Tengah, Kecamatan Praya, Senin (1/9/2025).

Ratusan massa aksi selanjutnya meminta seluruh anggota DPRD Lombok Tengah untuk keluar.

Massa menyerukan tuntutan:

- penanganan kasus pajak penerangan jalan, 

- evaluasi program makan bergizi gratis yang menimbulkan keracunan, 

- perbaikan jalan kabupaten yang rusak, 

- audit seluruh anggota DPRD, 

- membebaskan mahasiswa yang ikut ditahan karena demonstrasi, 

- dan menghentikan tindakan represif aparat, 

- serta reformasi DPR.

Lombok Timur 

Cipayung Plus kabupaten Lombok Timur menggelar unjuk rasa di kantor DPRD, Senin (1/9/2025).

Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lombok Timur Yogi Setiawan menyampaikan sejumlah tuntutan yakni

- mengkritik minimnya pengawasan para anggota DPRD dalam mengawasi pemerintahan.

- rendahnya pelibatan masyarakat dalam mengambil keputusan.

- minimnya pelibatan masyarakat, pemuda dan mahasiswa dalam proses legislasi

“Itu sangat menentukan dalam pembuatan peraturan daerah yang merepresentasikan kepentingan rakyat,” jelas Yogi.

Lombok Utara

Aksi demonstrasi digelar di Kantor DPRD Lombok Utara, Senin (1/9/2025). 

Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Lombok Utara mengajukan sejumlah tuntutan. 

- mengevaluasi kinerja dewan, 

- RUU perampasan aset,

- menuntut pembongkaran dermaga di Desa Selengen, 

- menuntut kesejahteraan buruh, 

- penerangan jalan umum,

- menuntut tindakan represif dihentikan, 

- pengusutan kasus kekerasan polisi terhadap demonstran,

- memprotes kenaikan tunjangan DPR, kenaikan PBB, hingga menuntut anggota dewan responsif. 

Sumbawa Barat

Sejumlah mahasiswa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD, Senin (1/9/2025).

Ada pun tuntutan para antara lain:

- Menolak Kenaikan Tunjangan DPR RI, 

- Batalkan Kebijakan Tunjangan Rumah Anggota DPR, 

- Mendesak Presiden Prabowo segera mencopot Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, 

- Evaluasi dan Reformasi Kinerja Kepolisian, 

- Mendesak Pengusutan Tindakan Represif Aparat Kepolisian, 

- Mendesak Kepolisian Usut Tuntas Kematian Affan Kurniawan, 

- Meminta Percepatan Pembahasan RUU Perampasan Aset,

- Evaluasi Proyek Strategis Daerah KSB Tahun 2025, 

- Cabut Dan Perjelas Perda "Pariwisata",

- Mendesak Penutupan Tempat Dugaan Penjualan Minuman Keras (Miras) dan indikasi prostitusi di KSB.

(*)