Daftar Tuntutan Demonstrasi di NTB: Reformasi DPR, Penolakan Tindakan Represif Aparat

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Aksi unjuk rasa digelar di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak Rabu (30/8/2025) hingga Senin (1/9/2025). 

Demonstrasi di berbagai wilayah ini untuk menyampaikan sejumlah tuntutan disertai dengan kericuhan. 

Dalam aksi dua hari sebelumnya, Rabu (27/8/2025) massa aksi juga sempat ricuh bahkan menjebol pintu gerbang. 

Puncaknya pada Sabtu (30/8/2025). Gedung DPRD NTB di Kota Mataram dibakar, isinya pun dijarah.

Sementara aksi pada Senin (1/9/2025) berlangsung damai meskipun digelar serentak di Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, hingga Bima. 

Baca juga: Unjuk Rasa di Mataram: Gedung DPRD NTB-Ruang Pimpinan Hangus Terbakar, Kantor Polda NTB Rusak

Berikut ini daftar tuntutan demonstrasi yang dirangkum TribunLombok.com dari berbagai aksi unjuk rasa di NTB.

1. Aksi Rabu 27 Agustus 2025

Ratusan mahasiswa yang menggelar demo di depan Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjebol gerbang selatan kantor yang berada di Jalan Udayana, Kota Mataram itu, Rabu (27/8/2025).

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram Lalu Nazir Huda mengatakan, dalam aksi kali ini mahasiswa menyampaikan 12 tuntutan. 

"Tuntutan utama kita hari ini menolak keras kenaikan gaji DPR, walaupun kita belum tahu regulasinya apakah akan sampai di daerah," kata Nazir.

Aksi ini menyampaikan 12 tuntutan antara lain:

- Tranparansi proses legislasi, Tolak RKUHAP dan wujudkan keadilan hukum. Pastikan RKUHAP tidak memperluas kesewenangan Jari lembaga penegak hukum, dan tekankar partisipasi masyarakat!

- Hentikan skena swastanisasi pendidikan, tolak kenaikan biaya pendidikan, wujudkan pendidikan yang layak, ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat!

- Hentikan perampasan lahan, evaluasi PSN gagal KEK Mandalika, Wujudkan reforma agraria suti sebagai syarat pembangunan industrialisasi nasional, bebaskan masyarakat dari kekangan fasis Prabowo-Gibran

- Menuntut  alokasi dana yang yang jelas dan pro-rakyat, prioritaskan sektor-sektor yang menyané kepentingan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.

- Tolak tujangan DPR yang membebani APBN, berikan upah yang layak bagi guru dan diven sujudkan upah layak nasional, sejahterahkan tenaga pendidik!