Daftar Tuntutan Demonstrasi di NTB: Reformasi DPR, Penolakan Tindakan Represif Aparat

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Aksi unjuk rasa digelar di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak Rabu (30/8/2025) hingga Senin (1/9/2025). 

Demonstrasi di berbagai wilayah ini untuk menyampaikan sejumlah tuntutan disertai dengan kericuhan. 

Dalam aksi dua hari sebelumnya, Rabu (27/8/2025) massa aksi juga sempat ricuh bahkan menjebol pintu gerbang. 

Puncaknya pada Sabtu (30/8/2025). Gedung DPRD NTB di Kota Mataram dibakar, isinya pun dijarah.

Sementara aksi pada Senin (1/9/2025) berlangsung damai meskipun digelar serentak di Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, hingga Bima. 

Baca juga: Unjuk Rasa di Mataram: Gedung DPRD NTB-Ruang Pimpinan Hangus Terbakar, Kantor Polda NTB Rusak

Berikut ini daftar tuntutan demonstrasi yang dirangkum TribunLombok.com dari berbagai aksi unjuk rasa di NTB.

1. Aksi Rabu 27 Agustus 2025

Ratusan mahasiswa yang menggelar demo di depan Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjebol gerbang selatan kantor yang berada di Jalan Udayana, Kota Mataram itu, Rabu (27/8/2025).

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram Lalu Nazir Huda mengatakan, dalam aksi kali ini mahasiswa menyampaikan 12 tuntutan. 

"Tuntutan utama kita hari ini menolak keras kenaikan gaji DPR, walaupun kita belum tahu regulasinya apakah akan sampai di daerah," kata Nazir.

Aksi ini menyampaikan 12 tuntutan antara lain:

- Tranparansi proses legislasi, Tolak RKUHAP dan wujudkan keadilan hukum. Pastikan RKUHAP tidak memperluas kesewenangan Jari lembaga penegak hukum, dan tekankar partisipasi masyarakat!

- Hentikan skena swastanisasi pendidikan, tolak kenaikan biaya pendidikan, wujudkan pendidikan yang layak, ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat!

- Hentikan perampasan lahan, evaluasi PSN gagal KEK Mandalika, Wujudkan reforma agraria suti sebagai syarat pembangunan industrialisasi nasional, bebaskan masyarakat dari kekangan fasis Prabowo-Gibran

- Menuntut  alokasi dana yang yang jelas dan pro-rakyat, prioritaskan sektor-sektor yang menyané kepentingan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.

- Tolak tujangan DPR yang membebani APBN, berikan upah yang layak bagi guru dan diven sujudkan upah layak nasional, sejahterahkan tenaga pendidik!

- Evaluasi kinerja MBG, berikan makanan yang layak, dan hapus penggunaan dana.

- Hapus rencana pembangunan sea plane dan glamping di Gunung Rinjani, Rinjani üntitas NTB bukan untuk dinikmati sekelompok elite!

- Hentikan penghisapan kepada rakyat melalui skema fiskal, evaluasi kebijakan PPh 22. ngan mempersalit UMKM melalui marketplace online!

- Wujudkan jaminan sosial untuk seluruh akyat Indonesia, perluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia!

- Hentikan kenaikan PBB P2 yang tidak berdasar dan menghisap rakyat!

- Mendesak DPRD NTB menghentikan seluruh operasi tambang ilegal di wilayah Na Tenggara Barat

- RUU Perampasan Aset, sanksi tegas bagi para pencuri hak rakyat. 

2. Sabtu 30 Agustus 2025

Ratusan Ojol di Kota Mataram menyuarakan solidaritas terhadap Ojol Affan Kurniawan yang tewas dilindas mobil polisi dengan menggelar aksi di markas Polda NTB, Sabtu (30/8/2025). 

Setidaknya, ada 500 Ojol turut serta merespons kejadian meninggalnya Affan Kurniawan akibat kekerasan polisi dalam membubarkan demonstran di Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025).

Ketua Komunitas Ojol se-NTB, Syamsudin mengungkapkan, aksi yang dilakukan merupakan aksi damai dengan datang menuntut Polri mengusut tuntas dan transparan kematian Affan Kurniawan.

“Kita datang dengan aksi damai, kita minta supaya Polri mengusut dengan transparan kematian saudara kita (Affan Kurniawan) kemarin,” ucap Syamsudin.

Syamsudin menerangkan, pihaknya hanya melakukan demonstrasi di Polda NTB kemudian salat gaib dilanjutkan dengan agenda tabur bunga.

massa aksi merangsek masuk ke kantor polisi yang terletak di Jalan Langko, Kota Mataram ini pada pagi hari sekira pukul 10.00 Wita. 

Massa aksi lebih dulu menerobos gerbang dan portal atau palang pengaman. 

Kemudian, massa menurunkan bendera Merah Putih dari tiang yang berdiri di taman halaman depan. 

Berikutnya, massa masuk hingga area teras bagian lobi dan mulai melempari pintu kaca dengan pintu. 

Massa akhirnya dibubarkan pasukan barikade Samapta Polda NTB yang dilengkapi dengan tameng dan pelindung badan.

Meski demikian, massa aksi kemudian beralih menggelar unjuk rasa ke DPRD NTB di Jalan Udayana, Kota Mataram atau yang berjarak sekira 6 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) disertai dengan penjarahan. 

Pantauan TribunLombok.com, barang yang dijarah di antaranya komputer, printer, kursi, lukisan dan sejumlah barang berharga. 

Aksi ini terjadi setelah massa aksi merangsek masuk ke gedung DPRD NTB diawali dengan aksi pelemparan kaca dengan batu dan kayu. 

Setelah kaca depan dilempari, massa aksi semakin leluasa masuk ke bagian dalam gedung. 

Kerusakan juga tampak pada pendingin udara, kamera pengawas atau CCTV, tiang bendera dan pot bunga di lobi.

Puncaknya, massa aksi membakar gedung.

Awal muka pembakaran terjadi di lobby dan merembet ke ruangan lainnya. 

Saat insiden tersebut terjadi tidak ada pegawai di dalamnya karena memang hari libur, termasuk anggota DPRD NTB. 

3. Senin 1 September 2025

Kota Mataram

Sejumlah elemen masyarakat menggelar demonstrasi di depan kantor Gubernur NTB, Kota Mataram, Senin (1/9/2025). 

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menemui langsung peserta aksi dan menyampaikan pesan perdamaian.

Massa menyerukan tuntutan antara lain:

- mendesak ketua umum partai politik agar segera memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang menghina dan merendahkan martabat rakyat. 

- Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listiyo Sigit

- Menuntut aparat untuk menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan terhadap massa aksi. Serta, menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

- Mendesak kepolisian daerah di seluruh indonesia untuk membebaskan massa aksi yang ditahan. 

- Menolak dengan tegas segala bentuk upaya penerapan darurat militer.

- Mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia tetap solid atas nama NKRI. 

"Saya menyampaikan komitmen, saya akan menyampaikan (tuntutan) tanpa diedit meneruskan kepimpinan tertinggi di Jakarta," kata Iqbal. 

Lombok Tengah

Gabungan mahasiswa dan pemuda melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Lombok Tengah, Kecamatan Praya, Senin (1/9/2025).

Ratusan massa aksi selanjutnya meminta seluruh anggota DPRD Lombok Tengah untuk keluar.

Massa menyerukan tuntutan:

- penanganan kasus pajak penerangan jalan, 

- evaluasi program makan bergizi gratis yang menimbulkan keracunan, 

- perbaikan jalan kabupaten yang rusak, 

- audit seluruh anggota DPRD, 

- membebaskan mahasiswa yang ikut ditahan karena demonstrasi, 

- dan menghentikan tindakan represif aparat, 

- serta reformasi DPR.

Lombok Timur 

Cipayung Plus kabupaten Lombok Timur menggelar unjuk rasa di kantor DPRD, Senin (1/9/2025).

Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lombok Timur Yogi Setiawan menyampaikan sejumlah tuntutan yakni

- mengkritik minimnya pengawasan para anggota DPRD dalam mengawasi pemerintahan.

- rendahnya pelibatan masyarakat dalam mengambil keputusan.

- minimnya pelibatan masyarakat, pemuda dan mahasiswa dalam proses legislasi

“Itu sangat menentukan dalam pembuatan peraturan daerah yang merepresentasikan kepentingan rakyat,” jelas Yogi.

Lombok Utara

Aksi demonstrasi digelar di Kantor DPRD Lombok Utara, Senin (1/9/2025). 

Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Lombok Utara mengajukan sejumlah tuntutan. 

- mengevaluasi kinerja dewan, 

- RUU perampasan aset,

- menuntut pembongkaran dermaga di Desa Selengen, 

- menuntut kesejahteraan buruh, 

- penerangan jalan umum,

- menuntut tindakan represif dihentikan, 

- pengusutan kasus kekerasan polisi terhadap demonstran,

- memprotes kenaikan tunjangan DPR, kenaikan PBB, hingga menuntut anggota dewan responsif. 

Sumbawa Barat

Sejumlah mahasiswa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD, Senin (1/9/2025).

Ada pun tuntutan para antara lain:

- Menolak Kenaikan Tunjangan DPR RI, 

- Batalkan Kebijakan Tunjangan Rumah Anggota DPR, 

- Mendesak Presiden Prabowo segera mencopot Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, 

- Evaluasi dan Reformasi Kinerja Kepolisian, 

- Mendesak Pengusutan Tindakan Represif Aparat Kepolisian, 

- Mendesak Kepolisian Usut Tuntas Kematian Affan Kurniawan, 

- Meminta Percepatan Pembahasan RUU Perampasan Aset,

- Evaluasi Proyek Strategis Daerah KSB Tahun 2025, 

- Cabut Dan Perjelas Perda "Pariwisata",

- Mendesak Penutupan Tempat Dugaan Penjualan Minuman Keras (Miras) dan indikasi prostitusi di KSB.

(*)