5 Fakta Ribuan Calon PPPK NTB Demo Tolak Penundaan Pengangkatan

"Negara tidak boleh meminum keringat rakyatnya, negara tidak boleh memakan tulang rakyatnya, negara tidak boleh menghisap darah rakyatnya. Negara harus hadir memberikan pelayanan terbaik bagi rakyatnya," tegasnya.

Made Slamet juga berkomitmen untuk membawa surat penolakan yang telah ditandatangani bersama ke Menpan RB pada Kamis mendatang.

4. Aksi Serentak di Berbagai Daerah NTB

Tidak hanya di Mataram, aksi serupa juga digelar oleh CPPPK di berbagai daerah di NTB, termasuk di Kota Bima. Ribuan tenaga honorer di berbagai daerah menuntut hal yang sama: pencabutan SE Menpan RB dan percepatan pengangkatan PPPK sesuai jadwal awal.

Mereka menilai bahwa penundaan ini bukan hanya merugikan calon ASN, tetapi juga berdampak buruk pada pelayanan publik. Banyak tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga administrasi yang sudah siap mengabdi, namun terhalang oleh kebijakan yang dinilai tidak adil ini.

5. Respons Gubernur NTB: Akan Sampaikan Aspirasi ke Pusat

Menanggapi aksi ini, Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, meminta para calon ASN untuk tetap tenang meskipun pengangkatan mereka ditunda. Ia berjanji akan membawa aspirasi para CPNS dan PPPK ke pemerintah pusat agar kebijakan tersebut dapat dikaji lebih lanjut.

"Insya Allah kita akan bahas dan berikan masukan terhadap pusat karena itu keputusan pusat masalah PPPK ini," ujar Iqbal saat dikonfirmasi pada Selasa (11/3/2025).

Iqbal menambahkan bahwa keputusan Menpan RB tentu sudah melalui berbagai pertimbangan. Namun, ia tetap akan mengkaji kondisi di NTB sebelum memberikan masukan kepada pemerintah pusat.

"Kami akan lihat kondisi di sini (NTB) dan akan memberikan masukan secepatnya," katanya.

(*)