Perempuan-Nelayan di Lombok Timur dan Lombok Utara Mengadu Soal Permasalahan Masyarakat Pesisir

Laporan wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait berbagai persoalan nelayan di pesisir Lombok Timur dan Lombok Utara.

Perwakilan KPPI Husna menyampaikan terkait perlindungan perempuan yang menjadi nelayan, karena mereka melakukan penangkapan hingga pengelolaan.

"Ibu-ibu yang ada pesisir dalam proses penyiapan namun tidak bisa dianggap nelayan karena perempuan," kata Husna, Kamis (6/3/2025).

Husna menyampaikan berbagai kondisi masyarakat nelayan di pesisir selatan Kabupaten Lombok Timur.

Antara lain tentang berbagai persoalan seperti air bersih, sanitasi dan penanganan sampah tak kunjung selesai.

Baca juga: Ratusan Nelayan di KSB Terdampak Cuaca Buruk Dapat Bantuan Beras

Perwakilan KPPI Kabupaten Lombok Utara Masmunisri menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi NTB terkait kondisi masyarakat nelayan disana, dimana maraknya perkawinan anak yang terjadi disana.

Ia persoalan agraria di pesisir Kabupaten Lombok Utara masih terjadi, dimana hak-hak atas tanah tidak diberikan khususnya kepada mereka yang perempuan.

"Hak dalam tenurial masih terbatas. Seperti ketimpangan hak kepemilikan atas tanah, hak perlindungan tidak jelas dan terdampak ekploitasi," jelasnya.

Asisten I Setda Provinsi NTB Fathurahman mengatakan, persoalan-persoalan yang disampaikan tersebut merupakan isu nasional.

Pemerintah akan fokus menyelesaikan berbagai persoalan, terutama di Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur.

"Kami akan melakukan inovasi, agar masyarakat bisa dapat mengkonsumsi air payau menjadi air layak minum," kata Fathurahman.

Sementara terkait persoalan agraria berupa hak atas tanah bagi nelayan, pemerintah akan berupaya agar sertifikat diberikan. 

(*)