Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTB Kritisi APBD 2025, Minim Porsi Anggaran Kemiskinan dan Pengangguran

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Andi Hujaidin

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB Indra Jaya Usman mengkritik APBD 2025. 

Menurutnya, APBD NTB 2025 masih jauh dari target yang seharusnya menjadi prioritas.

IJU melihat pembahasan APBD yang hanya menitikberatkan pada upaya prosedural semata tanpa melihat kualitas dan tujuan.

"Terkait dengan substansi memang masih jauh, saya melihat APBD 2025 ini adalah APBD aji mumpung, mumpung terjadi transisi pemerintah, untuk tujuan semacam aksi mengambil untung (profit taking)," katanya ketika dikonfirmasi Jumat (3/1/2025).

Baca juga: Pemprov NTB Pastikan APBD 2025 Bisa Tampung Program Iqbal-Dinda

IJU menilai APBD 2025 terkesan jauh dari hal yang menjadi target substantif.

"Tidak ada target untuk mengurangi kemiskinan pengangguran, membereskan urusan kesehatan dan pendidikan, tidak nyambung antara kebijakan umum dan penjabaran angka-angka di APBD," tegasnya.

Dia mencontohkan anggaran hibah Rp30 miliar yang digunakan hanya untuk perkumpulan olahraga. 

Padahal masih banyak tantangan daerah yang berkaitan dengan persoalan dasar seperti kemiskinan dan pengangguran.

"Mestinya ada hitungan yang jelas target pertumbuhan ekonomi berapa persen, dan efeknya pada lapangan pekerjaan yang tercipta dan semua itu harus terlihat jelas dari plafon anggaran yang dicantumkan, jangan narasi KUA-nya oke, eh tapi diterjemahkan ke angka justru ngehek," pungkasnya.

Ia berharap agar ada perhatian serius kepada pengambil kebijakan terhadap porsi anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat.

"Pj Gubernur dan Sekda, harus benar-benar konsen dan berpihak, teliti yang detail, jangan karena hanya jabatan sebentar lagi usai, trus tak acuh dengan kondisi Provinsi ini," tandasnya.

(*)