APBD NTB Bakal 'Disunat' 2,5 Persen untuk Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan data-data masyarakat sampai dengan alokasi anggaran sedang disiapkan.

"Saya perintahkan OPD terkait untuk mencari informasi yang berkaitan dengan program-program tersebut di tingkat nasional, apakah ada APBN yang akan dikucurkan ke kita ataukah dukungan dari daerah dan lain sebagainya," kata Gita, Senin (7/10/2024).

Mantan Penjabat Gubernur NTB itu mengatakan pemerintah daerah diminta untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan besaran pendapatan asli daerah (PAD) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Baca juga: Kodim 1615/Lotim Bangun Dapur Sehat di Tiap Kecamatan untuk Program Makan Bergizi Gratis

Jumlah PAD dalam postur APBD NTB sebesar 43 persen sehingga pemerintah daerah akan mengalokasikan 2,5 persen untuk program makan bergizi gratis.

Untuk daerah yang PAD dalam APBD di atas 45 persen atau daerah dengan APBD kuat mengalokasikan 3,2 persen untuk program makan bergizi gratis.

Dalam skenario yang disusun Pemerintah Provinsi NTB, program makan bergizi gratis membutuhkan Rp 62 miliar dalam setahun.

Sementara secara nasional anggaran makan bergizi gratis sudah dianggarkan Rp 71 triliun.

"Untuk yang lemah ini apa yang bisa kita lakukan. Tapi detilnya disebutkan setelah terbentuknya Badan Gizi Nasional," kata Gita.

Pemerintah Provinsi NTB juga mulai menyiapkan untuk program lainnya seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang membutuhkan anggaran secara nasional sebesar Rp 3,2 triliun.

Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di masing-masing daerah membutuhkan anggaran secara nasional Rp 1,8 triliun, penuntasan tuberosa dengan anggaran Rp 8 triliun, renovasi sekolah Rp 20 triliun, sekolah unggulan terintegrasi Rp 2 triliun dan lumbung pangan nasional, daerah dan desa Rp 15 triliun.

Gita mengatakan APBD 2025 akan ditinjau kembali untuk dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkaitan dengan pengganggaran program nasional.

"Sekarang teman-teman BPKAD sedang berkoordinasi," kata Gita.

(*)