Pilgub NTB 2024

Mi6 Gali Aspirasi Perempuan, Ponpes, dan Masyarakat Sipil Sumbawa untuk Pilgub NTB 2024

75 perwakilan kaum perempuan, pondok pesantren dan masyarakat sipil dapat mengutarakan aspirasinya dalam roadshow di Alas, Sumbawa

Penulis: Rozi Anwar | Editor: Wahyu Widiyantoro
Istimewa
Roadshow pemetaan politik Pilgub NTB 2024 Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 bersama para PKL di Taliwang, Sumbawa Barat, Minggu (23/6/2024). Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 memetakan isu strategis dengan melibatkan kaum perempuan, kalangan pondok pesantren dan masyarakat sipil jelang Pilgub NTB 2024 di Alas, Sumbawa. 

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 memetakan isu strategis dengan melibatkan kaum perempuan, kalangan pondok pesantren dan masyarakat sipil jelang Pilgub NTB 2024.

"Ini juga bagian dari menyiapkan fondasi bagi demokrasi yang sehat,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Jumat (19/7/2024).

Didu menyebut 75 perwakilan kaum perempuan, pondok pesantren dan masyarakat sipil dapat mengutarakan aspirasinya dalam roadshow di Alas, Sumbawa.

“Menyerap aspirasi sebanyak-banyaknya dari masyarakat membantu calon kepala daerah memahami beragam kebutuhan dan masalah yang ada, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif dan tepat sasaran,” ucap Didu.

Mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB dua periode ini mengungkapkan, aspirasi masyarakat adalah cerminan dari realitas sosial dan ekonomi setempat.

Dengan menyerap dan mengintegrasikannya dalam platform politik, calon pemimpin dapat menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Baca juga: Mi6 Gali Isu Utama Pilgub NTB 2024 dengan Menggelar FGD Bersama Jurnalis di Bima

"Menyerap aspirasi masyarakat menjelang pemilihan gubernur ini adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diusung calon pemimpin benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan rakyat," urai Didu.

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemetaan isu akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah, membangun kepercayaan, dan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih responsif dan transparan.

"Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, termasuk menyampaikan aspirasi mereka, adalah fondasi bagi pemerintahan yang akuntabel dan transparan," kata Didu.

Mendengarkan aspirasi kaum perempuan secara langsung, menurut Didu, merupakan bagian penting dalam proses pemberdayaan.

Dia mengungkap perempuan acap menghadapi isu-isu spesifik seperti kesehatan reproduksi, kekerasan berbasis gender, dan diskriminasi di tempat kerja.

Baca juga: Mi6 Petakan Isu Strategis Pilgub NTB 2024 di Pulau Sumbawa: Lingkungan Hingga Pemerataan Pembangunan

Apabila aspirasi tersampaikan langsung kepada kandidat, maka hal itu akan membantu calon kepala daerah merancang kebijakan yang efektif.

Tidak kalah pentingnya dengan mendengarkan aspirasi dari kalangan pondok pesantren.

Pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika.

Pesantren juga berperan dalam membentuk karakter generasi muda.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lombok
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved