BPBD NTB Antisipasi Bencana Alam Saat Pemungutan Suara Pemilu 2024

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai mengantisipasi daerah yang menjadi langganan banjir.

NTB kini di ambang memasuki musim hujan yang puncaknya diprediksi pada Januari-Februari 2024.

Kepala Pelaksana BPBD NTB Ahmadi mengatakan yang akan menjadi atensi adalah apabila terjadi bencana banjir pada saat pemungutan suara Pemilu 2024.

"Hujan akan berlangsung hingga Februari 2024 saat pemilihan presiden, itu yang kita antisipasi," kata Ahmadi, Selasa (31/10/2023).

BPBD melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang menjadi langganan banjir.

Baca juga: Sistem Peringatan Dini Bencana di NTB Bisa Memanfaatkan Kearifan Lokal

Sehingga nantinya yang menjadi perhatian adalah lokasi pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kalau banjir kita sudah tau alurnya, jangan sampai TPS itu dibuat di tempat yang rawan itu," jelasnya.

Agenda besar Pemilu pelaksanaannya jangan sampai terhambat bencana banjir, tanah longsor atau bencana alam lainnya.

BPBD NTB bersama BNPB dan KPU serta Bawaslu juga akan membuat standar operasional prosedur evakuasi saat Pemilu.

"Termasuk penjemputan pemilih, jangan sampai gara-gara banjir jadi tidak ada yang datang ke TPS," kata Ahmadi.

Baca juga: Pemprov NTB Berwacana Bangun Museum Gempa Bumi di Lombok Utara

Sudah hampir sepekan, beberapa wilayah di NTB mulai memasuki musim penghujan.

Namun masih ada daerah lain juga yang masih mengeluhkan kebutuhan air bersih.

Hingga datangnya musim penghujan, BPBD NTB belum menerima anggaran untuk penyaluran air bersih. Sehingga selama ini penyaluran air bersih merupakan kolaborasi semua pihak seperti Dinas Sosial, Kepolisian, dan Perusahaan Daerah.

Diperkirakan kebutuhan anggaran untuk kebutuhan air bersih mencapai 40 miliar, namun jumlah tersebut tidak dapatkan hingga musim penghujan tiba.

(*)