Dihancurkan Gempa 2018 Silam, Bangunan SMAN 1 Tanjung Lombok Utara Menyedihkan, 12 Ruang Rusak Berat

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika   

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK UTARA - Murid dan guru Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Negeri Tanjung Kabupaten Lombok Utara (KLU), harus berbagi kelas karena sejumlah ruang kelas rusak berat, pasca gempa bumi 2018 silam.

Total ada 12 ruangan yang rusak, terdiri dari 6 ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, ruang BK, ruang kepala sekolah dan 2 toilet.

Sedangkan ruangan yang lain, termasuk dalam rusak ringan dan itulah ruang yang digunakan untuk aktivitas belajar mengajar. 

Kepada TribunLombok.com, Kepala Sekolah SMAN 1 Tanjung, Fatmawati mengatakan, sebelumnya sudah ada Dana Alokasi Khususu (DAK) yang diterima pihak sekolah dari pemerintah sekira Rp1,6 miliar.

Baca juga: Oknum Guru SD di KLU Diduga Cabuli Murid Laki-laki, Modus Ajak Nonton Video Dewasa

Akan tetapi dana tersebut untuk rehab, bukan pembangunan seperti yang diinginkan pihak sekolah.

"Itu pun satu ruangan diplot anggarannya 135 juta untuk rehabnya, sedangkan kita minta pembangunan baru bukan rehab," ungkap Fatmawati, Rabu (12/7/2023).

Fatmawati menjelaskan, skema pembangunan dengan status rehab tidak memenuhi spesifikasi keamanan karena kondisi bangunan sekolah yang rusak parah.

Sementara itu di sisi lain, pihak sekolah juga memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan yakni menaikkan dataran depan sekolah dengan cara menimbun tanah lagi, agar posisi sekolah setara dengan jalan raya.

Fatmawati mengatakan, pihak sekolah telah membuat master plan untuk rencana pembangunan baru, dengan berharap pada anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).

Baca juga: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur Berharap Dewan Atensi Sekolah Rusak

"Cuma di tengah jalan hitung-hitungan kita, ternyata nilai pembangunan mengikuti master plan akan naik 3 kali lipat. Satu ruangan bisa ditaksir 350 juta," katanya.

Solusi lain juga sudah dipikirkan sekolah, seperti sharing anggaran antara DAK dengan pihak sekolah sendiri atau secara swadaya. 

Akan tetapi solusi ini tidak sesuai dengan aturan dan skema pencairan DAK yang harus dilakukan pada tahun yang sama.

DAK yang diperuntukkan bagi SMAN 1 Tanjung tahun 2022 lalu, akhirnya ia tolak karena tidak cocoknya waktu pengadaan dengan pencairan anggaran, termasuk kebutuhan sekolah yang menginginkan pembangunan kelas baru. 

Sesuai aturan, DAK bagi sekolah hanya bisa diajukan per 2 tahun sekali. Artinya untuk SMAN1 Tanjung, paling cepat bisa mengajukan kembali DAK ke pemerintah tahun 2024 atau 2025 mendatang. 

"Sepemahaman saya, pembangunan dengan anggaran DAK itu harus tuntas karena ia akan terkunci selama dua tahun lamanya, kalau setengah-setengah, ya tidak akan selesai pekerjaan," ujarnya. 

Ia menambahkan, kemungkinan pemerintah ingin memenuhi pemerataan bantuan pembangunan di sekolah-sekolah sehingga penyaluran tidak sesuai yang diajukan. 

Fatmawati berharap pemerintah bisa memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi SMAN1 Tanjung ini, karena berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan siswa menempuh pembelajaran. 

(*)