4 Tuntutan Warga NWDI dalam Kasus Dugaan Penghinaan TGB yang Menyeret Politisi PKS

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kasus dugaan penghinaan terhadap Tuan Guru Bajang atau TGB Muhammad Zainul Majdi sedang diselidiki tim Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kasus dugaan penghinaan TGB oleh oknum politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H Ahmad Supli akan terus dipantau pendukung TGB.

Mereka meminta Polda NTB mengusut tuntas kasus dugaan penghinaan tersebut.

Bahkan memberi tenggat waktu seminggu bagi Polda NTB untuk menuntaskan kasus itu.

Massa aksi bela ulama dari sejumlah badan otonom Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) menyampaikan empat tuntutan ke Polda NTB, saat unjuk rasa, Senin (29/5/2023).

Empat tuntutan yang disampaikan Ahmad Muslim, selaku kordinator aksi di depan Polda NTB, antara lain:

Baca juga: Sikap PKS Terhadap Kasus Dugaan Penghinaan TGB yang Melibatkan Kadernya

Pertama, mendukung Kapolda NTB untuk mengusut tuntas dugaan penghinaan ulama oleh Ahmad Supli.

Kedua, mendorong DPRD Lombok Tengah memproses Ahmad Supli atas dugaan pelanggaran etik anggota DPRD Lombok Tengah.

Ketiga, mendorong DPP PKS untuk memecat Ahmad Supli sebagai kader PKS karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip PKS selaku partai religius yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia.

Keempat, aksi unjuk rasa dan melaporkan Ahmad Supli ke Polda NTB dilakukan agar tidak terjadi penghinaan-penghina terhadap ulama-ulama yang lain.

Ahmad Muslim dalam pernyataan sikapnya mengatakan, TGB H Muhammad Zainul Majdi adalah salah satu cucu pahlawan nasional sekaligus Ketua Umum Pimpinan Pusat NWDI yang sangat mereka hormati.

Sehingga mereka tidak menerima jika TGB dihina dengan narasi yang tidak pantas oleh oknum anggota DPRD Lombok Tengah.

"Bahwa hinaan tersebut patut diduga sebagai salah satu politik identitas yang sengaja dikembangkan oleh kelompok tertentu yang merupakan politik kotor," katanya.

Menurutnya, hinaan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum yang patut diproses oleh pihak berwajib.

Di sisi lain, dugaan penghinaan tersebut juga berpotensi menimbulkan kegaduhan baik secara langsung maupun tidak langsung di tengah masyarakat NTB.