Transaksi Rp349 Triliun Terungkap dari Perbincangan Presiden Jokowi dengan Mahfud MD

TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Menko Polhukam RI Mahfud MD mengungkap awal mula mencuatnya penelusuran transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kemenkeu.

Ketua Komite TPPU ini menyinggung soal perbincangannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di pesawat.

Ihwalnya, Mahfud MD satu pesawat dengan Jokowi dalam perjalanan pulang ke Jakarta dari acara 1 Abad NU di Sidoarjo, Jawa Timur.

Awalnya mengemuka soal keresahan Jokowi mengenai indeks persepsi korupsi Indonesia.

"Presiden pada waktu itu, agak marah kenapa kok indeks persepsi korupsi kita itu turun dari 38 menjadi 34," kata Mahfud MD saat RDPU bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu (29/3/2023) malam.

Mahfud pun mengaku sudah mengundang Transparency International hingga Litbang Kompas untuk mencari data terkait indeks persepsi korupsi dimaksud.

Baca juga: Komentar Sri Mulyani Soal Beda Data Transaksi Janggal 300 T dari PPATK ke Mahfud MD dan ke APH

Mahfud kemudian menjelaskan penyebab menurunnya indeks persepi korupsi Indonesia tak lain karena korupsi di bea cukai dan perpajakan serta sektor pelayanan publik.

Hal tersebutlah yang menurut Mahfud menjadi masalah yang paling besar yang membuat indeks persepsi korupsi Indonesia anjlok.

Mahfud lalu menukil catatan Trasparency International Indonesia korupsi paling besar juga terjadi di DPR.

Sebabnya, kata Mahfud, banyak anggota dewan yang berfungsi ganda yakni punya profesi di luar sekaligus menjadi anggota DPR.

Sedangkan untuk menghidupkan profesi di luarnya, kata dia, anggota Dewan menggunakan kedudukannya sebagai anggota DPR.

"Oleh karena itu sejak itu saya, ini pajak dan bea cukai ini jadi masalah," kata Mahfud.

Ia pun kemudian menyoroti kasus penganiayaan yang dilakukan anak pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo hingga mencuatnya profil kekayaan Rafael yang dinilai janggal.

Mahfud kemudian memerintahkan PPATK untuk menelisik lebih jauh soal Rafael.

"Itulah yang terjadi saudara. Jadi kalau latar belakangnya. Lalu sesudah itu ditemukan lagi begitu banyak dari situ, saya minta rekap, jadi saya yang minta rekap (transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu)," kata Mahfud.