Bayang-bayang "Failed State" - Barometer yang Memburuk dan Membaca Gravity of Blame

Lihatlah DPR: seharusnya lembaga rakyat, tapi berubah jadi klub eksklusif penuh glamor. Anggotanya sombong, bergaya hidup mewah, memamerkan tas dan jam tangan miliaran rupiah, sementara rakyat antre beras murah. Mereka nir-empati, bahkan seringkali tidak santun ketika bicara kepada rakyat. Banyak kotoran yang keluar dari mulut mereka. Komunikasi publiknya buruk, seburuk kelakuannya. Di ruang sidang, lidah mereka fasih bicara tentang “aspirasi rakyat”, tapi di luar sidang, telinga mereka tuli terhadap jeritan rakyat.

CPI (Corruption Perceptions Index) 2024 yang hanya 37/100 bukan angka abstrak: itu cermin pejabat yang rakus, birokrasi yang bobrok, dan pengawasan fungsi yang ompong.

4. Oligarki & Bohir Politik; Dalang di Balik Layar
Dan di balik layar semua pertunjukan ini, berdirilah bohir dan oligarki. Mereka adalah dalang yang memainkan wayang. Uang mereka adalah minyak yang menggerakkan mesin politik. Pemimpin, pejabat, aparat—semuanya menari mengikuti irama para pemodal. Rakyat? Selalu dan sekali lagi menjadi korban.

Pendanaan politik yang tak transparan dan kedekatan bisnis-kekuasaan mendistorsi kompetisi dan prioritas kebijakan. Gejalanya terlihat pada kebijakan yang sering pro-pemodal serta kontra dengan kepentingan publik jangka panjang. Tak usah naif: kekuasaan di negeri ini tidak sepenuhnya di Istana. Ada meja-meja pertemuan gelap para oligark—cukong tambang, taipan minyak, konglomerat sawit—yang menentukan arah kebijakan lebih keras daripada suara rakyat. Partai politik pun akhirnya hanyalah franchise oligarki, Tiket pencalonan dijual mahal, akses politik terkunci dan hanya terbuka bagi mereka yang punya modal.

Presiden dan pejabat bisa berganti, tapi oligarki tetap ada. Mereka adalah tangan-tangan tak terlihat yang menulis naskah republik. Demokrasi di atas kertas, namun plutokrasi dalam praktik.

5. Aparat Angkuh dan Represif
Aparat? Mereka kini bukan lagi pelindung, melainkan predator bahkan pembunuh. Angkuh, represif, dan kejam. Seragam yang seharusnya jadi simbol keadilan, justru berubah jadi jubah ketakutan. Mereka memukul rakyat, menembak dengan gas air mata, bahkan terakhir melindas rakyat dengan rantis lapis baja.

Ketika rakyat mencoba bersuara, aparat sering jadi tembok yang keras. Demonstrasi dibubarkan, jurnalis dibungkam, aktivis dikriminalisasi. UU ITE dijadikan borgol digital. Aparat lebih sigap menghadapi kritik di medsos dan di jalanan daripada menghadapi mafia tambang dan narkoba. Negara jadi seperti preman berseragam yang menjaga penguasa, bukan rakyat.

Demokrasi membutuhkan rasa aman untuk bertahan. Demokrasi tanpa kebebasan berpendapat hanyalah ilusi yang memiskinkan partisipasi. 

6. Buzzer, Influencer dan Selebriti Politik
Mereka mengaburkan realitas, menyuntik sinisme, dan menukar kebijakan dengan konten. Panggung seni ditukar dengan panggung propaganda. Akun media sosial mereka jadi tempat mencuci uang, bukan lagi ruang inspirasi. Mereka menjual suara bukan untuk giat kesenian, tapi untuk menjilat penguasa.

Selebriti politik meraup angka fantastis, sementara buzzer bayaran mengubah kebohongan menjadi “kebenaran trending”. Disinformasi bukan lagi sekadar sampah, tapi senjata politik yang dilegalkan. Hasilnya, publik dicekoki racun propaganda murahan, hingga batas antara fakta dan fiksi hilang.

Indonesia kini punya industri baru: buzzer politik. Media sosial jadi arena pembantaian akal sehat. Demokrasi digital kita bukan lagi ruang deliberasi, tapi pasar kebohongan. Negara membiarkan, bahkan memelihara.

7. Ulama Gila Dunia
Ulama pun tak kalah. Banyak yang gila dunia, menjilat penguasa. Doa mereka bukan lagi doa untuk keadilan, tapi mantra legitimasi bagi kebijakan yang menindas. Satu tangan menadah doa, tangan yang lain sibuk hitung amplop.

Sebagian ulama kehilangan fungsi profetiknya. Mimbar jadi alat kampanye, bukan lagi ruang kebenaran, melainkan ruang endorsement politik. Agama dijadikan aksesoris kekuasaan. Ayat diperdagangkan, fatwa bisa dinegosiasi, dan umat hanya dijadikan komoditas elektoral. 
Ulama yang seharusnya jadi rem, kini malah jadi bensin. Dari mulut mereka, agama kehilangan makna. Dari sikap mereka, umat kehilangan teladan. Jubah panjang dan sorban lebar dianggap cukup untuk menutupi bau amis duniawi.

Ulama adalah penyangga moral bangsa, kompas spiritual yang menuntun umat agar tidak tersesat dalam gelapnya kekuasaan. Tetapi hari ini, mereka bukan lagi cahaya yang menerangi, melainkan lampu hias di istana. Dekat tanpa jarak, mesra tanpa kritik. Mereka lebih takut kehilangan kedekatan dengan penguasa daripada kehilangan ridha Tuhan. Mereka lebih gemar dipanggil "Kiai Istana" ketimbang menjadi suara rakyat kecil.

Ulama yang tidak bisa berjarak pada kekuasaan adalah bencana peradaban. Karena ketika ulama sudah bersujud pada penguasa, rakyat pun dipaksa ikut rukuk pada tirani. Akibatnya, umat tersesat, kompas moral yang mestinya lurus, ikut bengkok bersama uang dan kekuasaan.