Kejari Mataram Tetapkan 4 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Pokir DPRD Lombok Barat

DD dan MZ ini juga melakukan pembayaran kepada penyedia yang tidak melaksanakan pekerjaan, sehingga menimbulkan kerugian negara Rp1,7 miliar berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Lombok Barat. 

Tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1) , Pasal 3  UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999  sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(*)