Berita Lombok Timur

Pemda Lombok Timur Dorong Implementasi Program Keuangan Berkelanjutan

Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa (DD) Lombok Timur dipotong hingga Rp 329 miliar

Penulis: Rozi Anwar | Editor: Wahyu Widiyantoro
TribunLombok.com/Rozi Anwar
FISKAL DAERAH - Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya pada Rapat Koordinasi dengan jajaran direksi, manajemen, dan karyawan-karyawati PT Selaparang Finansial, Rabu (5/11/2025). Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa (DD) Lombok Timur dipotong hingga Rp 329 miliar sehingga perlu implementasi program keuangan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika fiskal daerah. 
Ringkasan Berita:
  • Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa (DD) Lombok Timur dipotong hingga Rp 329 miliar
  • PT Selaparang Finansial sebagai lembaga keuangan yang sifatnya pembiayaan untuk mempertimbangkan aspek keuangan berkelanjutan sebagai fokus investasi

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar 

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya menekankan pentingnya sinergi dan mendorong implementasi program keuangan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika fiskal daerah

Hal ini disampaikannya pada Rapat Koordinasi dengan jajaran direksi, manajemen, dan karyawan-karyawati PT Selaparang Finansial, Rabu (5/11/2025). 

Edwin menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi dan mencatat kesan awal mengenai suasana di lingkungan PT Selaparang Finansial

"Kami berharap memperoleh masukan yang lebih luas dan jernih, berdasarkan data yang sesuai dan tidak terdistorsi, sehingga menghasilkan keputusan yang baik," katanya pada Rabu (5/11/2025).

Baca juga: Pemotongan TKD hingga RP370 Miliar, Pemkot Mataram Susun Ulang Program Prioritas

Edwin menyoroti dinamika fiskal daerah yang dinilai ekstrem di tahun 2026 terkait Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa (DD) dipotong hingga Rp 329 miliar. 

Edwin mencatat bahwa dana yang ditarik ke pusat dikembalikan dalam bentuk kegiatan Instruksi Presiden (Inpres), seperti revitalisasi sekolah dan lainnya. 

"Kondisi tersebut belum didukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang saat ini belum mencapai 15 persen dari APBD. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan kuat daerah terhadap transfer pusat," tuturnya.

Edwin mengingatkan PT Selaparang Finansial sebagai lembaga keuangan yang sifatnya pembiayaan untuk mempertimbangkan aspek keuangan berkelanjutan sebagai fokus investasi dan penyaluran anggaran untuk tahun 2026.

Optimalisasi Target

Direktur Utama PT Selaparang Finansial Iva Nuril Solihani berjanji akan mengoptimalkan target yang telah ditetapkan. 

"Masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki untuk memaksimalkan target-target kami di tahun 2025. Dengan sisa yang ada, kami bisa mengoptimalkan apa yang ada pada kami," kata Iva.

Rencana Aksi Keuangan

Komisaris Utama PT Selaparang Finansial M. Isroi mengakui pentingnya arahan Wabup sebagai panduan dalam menerapkan rencana aksi keuangan berkelanjutan. 

Tujuannya adalah memastikan PT SF dapat terus beroperasi secara berkesinambungan, tumbuh, dan aktif membantu dalam kegiatan sosial dan program lingkungan.

"Rakor ini menjadi landasan penting bagi PT Selaparang Finansial untuk menyusun program kerja tahun 2026 yang lebih selaras dengan kebijakan Pemerintah Daerah, terutama dalam hal pembiayaan berkelanjutan dan dukungan terhadap target pembangunan daerah," tutupnya.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved