DPD KAI NTB Gandeng FHISIP Unram Gelar PKPA, Diikuti 18 Peserta

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) NTB menggandeng Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik (FHISIP) Universitas Mataram (Unram) menggelar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

PKPA DPD KAI NTB dimulai Jumat 26 September hingga 28 September 2025 dengan tema "Mewujudkan Advokat yang Profesional, Berintegritas dan Berwawasan Luas."

PKPA DPD KAI NTB membahas materi-materi hukum arbitrase dan ADR, sistem peradilan Indonesia dan tindak pidana khusus, kode etik dan penanganan perkara di kepolisian.

Kemudian hukum acara PTUN, hukum acara peradilan hubungan industrial, perancangan kontrak, hukum acara perdata dan penyelesaian perdata, hukum acara pidana dan penyelesaian kasus pidana.

Hukum adat, sejarah KAI, teknik acara dan legal opinion, surat kuasa, dan manajemen pengelolaan kantor hukum dan bisnis jasa hukum.

Presidium DPD KAI NTB Hayyaalatain, peserta PKPA berjumlah 18 orang.

Baca juga: DPD KAI NTB Gelar Konferdalub 2024, Oke Wiredarme Terpilih Jadi Ketua Presidium Secara Aklamasi

"Anda telah datang ke tempat yang tepat. KAI menjadi tempat terbaik, karena sesama anggota memiliki budaya saling membantu," katanya.

Dia menjelaskan bahwa KAI menjadi wadah terbaik sebagai tempat advokat berhimpun bahu membahu saling membantu dalam keilmuan yang berkaitan dengan profesi.

Hayyaalatain menjelaskan KAI memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang multifungsi. 

Selain digunakan untuk tugas profesi, juga KTA KAI memiliki fungsi sebagai e-money.

Dekan FHISIP Unram Lalu Wira Pria Suhartana berharap para peserta PKPA dapat menjadi pengacara yang terhormat sesuai gelar yang disandang profesi pengacara yaitu officium nobile atau profesi yang terhormat.

"Saya berharap para peserta dapat menjadi dan menjaga officium nobile, apalagi tadi disebut menjadi advokat pengawal demokrasi. Ini menjadi momen yang tepat," ujarnya.

Wira berharap para peserta dapat menjadi advokat yang dapat mengawal demokrasi. 

Sebagai profesi yang menjadi bagian dari penegak hukum, advokat dapat menjadi garda dalam mengawal demokrasi dari sisi hukum. 

Ini menjadi momen yang tepat di tengah kondisi bangsa yang tengah berupaya melakukan reformasi kinerja.

"Ini menjadi momen yang tepat menjadi advokat yang dapat mengawal demokrasi di bangsa kita," ujarnya.

Ketua Presidium DPD KAI NTB Oke Wiredarme berharap PKPA yang digelar saat ini menjadi ajang pengembangan kualitas advokat berdasarkan dinamika hukum yang terkini.

"Kerja sama saat ini bukan hanya tentang PKPA saja tapi juga tentang pengembangan kualitas advokat dan memberikan wadah pengabdian masyarakat kepada dosen FHISIP Unram, serta memberikan wawasan luas kepada mahasiswa FHISIP Unram ke depan," ujarnya.

(*)