Merasa Nama Baik Desa Tercemar, Warga Nipah Ancam Laporkan Tersangka Radiet Usai Rekonstruksi

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK UTARA – Usai rekonstruksi kasus kematian mahasiswi Universitas Mataram (Unram) di Pantai Nipah, sejumlah warga di kawasan Pantai Nipah merasa nama baik desa mereka telah tercemar.

Hal ini dipicu oleh pernyataan tersangka yang menyebut kejadian tersebut berkaitan dengan aksi begal.

Tuduhan tersebut menyebar luas dan membuat masyarakat tersinggung karena desa mereka ikut disebut-sebut dalam konteks negatif.

Akibat pernyataan miring dari tersangka dan diperparah dengan komentar sejumlah netizen di media sosial, warga berencana melaporkan kasus ini sebagai pencemaran nama baik.

Kepala Dusun Nipah, Imam Efendi, mengatakan warga merasa marah karena tersangka sempat menyebut peristiwa itu sebagai kasus begal, yang kemudian menimbulkan stigma buruk terhadap masyarakat setempat.

“Warga merasa tersinggung dengan tuduhan itu. Kami sepakat akan melaporkan pihak yang menjelek-jelekkan nama dusun dan Pantai Nipah, termasuk tersangka, supaya bertanggung jawab,” ucap Imam saat dikonfirmasi, Jumat (26/9/2025).

Menurut Imam, sejak kasus tersebut mencuat, situasi di masyarakat menjadi tidak kondusif. Isu yang beredar di media sosial membuat Pantai Nipah terkesan sebagai daerah rawan kejahatan.

“Padahal selama ini aman, tidak pernah ada kasus kehilangan apalagi pembegalan. Justru warga ikut membantu polisi mencari barang bukti hingga pelaku terungkap,” jelasnya.

Dampak dari tuduhan tersebut juga dirasakan langsung oleh para pedagang di kawasan Pantai Nipah. Salah satunya adalah Dwi Desilia Rahmawati, yang mengaku pendapatannya turun drastis karena jumlah pengunjung yang menurun.

“Pasca kejadian, pengunjung sepi karena takut. Padahal yang terjadi bukan karena warga sini. Nama baik kami jatuh, pedagang rugi besar,” katanya.

Kini, warga berharap agar kasus ini segera tuntas dan nama baik Nipah bisa dipulihkan. Mereka juga berencana membuat aturan adat (awik-awik) untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung di pantai tersebut.

“Minggu ini kami akan melakukan musyawarah, dengan RT dan semua kepala dusun, Desa Malaka, untuk membuat awik-awik (aturan). Siapa yang masuk ke pantai akan kami batasi waktunya,” pungkas Kadus.