Dari Perdebatan, Bergandengan Menuju Solusi, Langkah Gubernur Menjawab Tantangan Ekonomi NTB

Oleh : Dr. H. Ahsanul Khalik/Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial Kemasyarakatan

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Triwulan I 2025 mencatat angka mengejutkan: minus 1,47 persen.

Data ini memantik reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk perhatian khusus dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Namun, di balik angka merah tersebut tersembunyi dinamika struktural ekonomi NTB yang tak sederhana.

Perdebatan muncul ketika sebagian kalangan menyimpulkan bahwa ekonomi NTB mengalami kemunduran, dengan tidak melihat konteks penyebabnya secara utuh.

Sektor pertambangan yang selama ini menjadi kontributor utama PDRB NTB justru mengalami kontraksi lebih dari 30 persen, disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang menghentikan ekspor konsentrat tambang karena smelter belum dianggap beroperasi penuh.

Sementara itu di satu sisi, ada fakta menarik yang juga penting untuk dicermati, di mana dalam data BPS, jika sektor tambang dikeluarkan dari hitungan, pertumbuhan ekonomi NTB justru mencapai 5,57 persen.

Artinya, sektor-sektor lain seperti pertanian, perdagangan, dan lainnya di luar tambang tetap menunjukkan performa impresif.

Sektor pertanian bahkan tumbuh dua digit, lebih dari 10 persen. Ini adalah gambaran resilience ekonomi lokal yang patut diapresiasi.

Namun, menjadikan pertumbuhan “tanpa tambang” sebagai narasi tunggal juga bukan solusi. PDRB adalah gambaran kapasitas produksi ekonomi secara utuh, dan sektor tambang tidak bisa sekadar diabaikan.

Menghilangkannya dari struktur resmi perhitungan ekonomi justru berisiko menyesatkan perencanaan pembangunan dan distribusi fiskal nasional.

Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukanlah perdebatan statistik, melainkan respon kebijakan yang solutif dan berorientasi jangka pendek serta menengah.

Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal (LMI), menyadari kompleksitas ini. Tak ikut larut dalam polemik, ia memilih jalur diplomasi dan tindakan strategis.

Gubernur Iqbal bergerak cepat bertemu Menteri Investasi/ESDM Bahlil Lahadalia untuk meminta relaksasi kebijakan ekspor konsentrat bagi PT AMNT.

Tujuannya jelas, mendorong kembalinya aktivitas ekspor agar ekonomi NTB tidak terus tersandera kebijakan pusat.