Dari Perdebatan, Bergandengan Menuju Solusi, Langkah Gubernur Menjawab Tantangan Ekonomi NTB

Di saat yang sama, Gubernur juga mengambil langkah-langkah jangka pendek untuk menstabilkan ekonomi, termasuk memperkuat sektor-sektor produktif lain dan menjaga daya beli masyarakat.

Inilah yang dibutuhkan masyarakat, langkah berupa pendekatan kepemimpinan yang adaptif, kontekstual, dan fokus pada solusi, bukan saling menyalahkan.

Upaya jangka pendek ini oleh Gubernur Iqbal juga akan dilengkapi dengan strategi-strategi struktural dan jangka menengah agar ketergantungan terhadap tambang tidak terus menjadi kelemahan struktural.

Beberapa langkah strategis yang dapat dan perlu dilakukan oleh adalah :

Menguatkan diversifikasi ekonomi daerah, melalui penguatan sektor non-tambang seperti pertanian, pariwisata, industri kreatif, dan manufaktur berbasis lokal menjadi prioritas utama.

Ini penting agar pertumbuhan ekonomi NTB tidak bergantung pada sektor yang volatil (tidak stabil) dan sangat dipengaruhi regulasi pusat.

Meningkatkan local content industri tambang, dengan melibatkan lebih banyak pelaku lokal dalam rantai pasok industri pertambangan sebagai kunci agar dampak ekonomi sektor ini lebih terasa di masyarakat NTB. Ini sekaligus menjadi upaya menutup “kebocoran ekonomi regional”.

Meningkatan kapasitas fiskal daerah, dengan mengoptimalkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari tambang dan memperjuangkan pembagian pajak yang lebih adil ke pusat adalah bagian penting dari reformasi tata kelola keuangan daerah.

Pemerintah Provinsi NTB akan lebih aktif dalam forum nasional untuk memastikan suara daerah terdengar.

Meningkatkan kemitraan dan kolaborasi dengan dunia usaha dan Akademisi, NTB harus menciptakan ruang dialog yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan kampus.

Kolaborasi riset dan pengembangan teknologi lokal di sektor unggulan akan menjadi penopang pertumbuhan jangka panjang.

Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal, melalui akses pembiayaan, pelatihan, serta pendampingan bagi pelaku UMKM.

Pemerintah Provinsi NTB berfungsi menjadi katalisator tumbuhnya ekonomi rakyat sebagai jaring pengaman sosial dan pendorong pertumbuhan inklusif.

Melakukan perbaikan sistem data dan informasi rkonomi, agar kebijakan tidak terjebak dalam debat angka, memperkuat sistem informasi ekonomi yang akurat, partisipatif, dan terbuka, termasuk dengan menyediakan data  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pendekatan pengeluaran dengan metode eksklusi, yang nerupakan salah satu metode penghitungan PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran, tetapi dilakukan dengan cara pengecualian (exclusion), sebagai pelengkap narasi pembangunan.

Pemerintah Provinsi NTB sangat mengapresiasi setiap bentuk pendapat, kritik, dan saran yang disampaikan masyarakat, akademisi, maupun media.