Bila Pulau Sumbawa Pisah dari NTB, Apakah Lombok Akan Jatuh Miskin?

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Hari ini demo besar-besaran menuntut pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dilakukan masyarakat Sumbawa, di Pelabuhan Poto Tano, Kamis (15/5/2025).

Warga yang tergabung dalam Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) menuntut dua hal, yakni:

Pertama, meminta pemerintah Republik Indonesia mencabut moratorium daerah otonom baru. 

Kedua, mendorong pemerintah agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.

Aksi yang diklaim melibatkan 2.500 orang ini rencananya berlangsung selama lima hari, 15-19 Mei 2025. 

Desakkan yang kian kencang untuk pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) ini menunjukkan keinginan kuat masyarakat Pulau Sumbawa (Samawa dan Mbojo) pisah dari Provinsi NTB.

Kini, keputusan pemekaran PPS ini ada di tangan Presiden RI, Prabowo Subianto. Bukan tidak mungkin desakan kali ini membuka pintu bagi terbentuknya PPS.

Bila nanti Provinsi Pulau Sumbawa terbentuk, maka Provinsi NTB hanya memiliki wilayah Pulau Lombok.

Luas Pulau Lombok hanya 4.738,65 km⊃2; dengan lima pemerinahan kabupaten/kota yakni Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Lombok Timur.  

Sementara luas Pulau Sumbawa tiga kali lipat dari Lombok yakni 15.448 km⊃2; dengan lima pemerinahan kabupaten/kota yakni Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, dan Kota Bima. 

Perekonomian Bergantung pada Tambang

lihat foto

Faktanya, perekonomian NTB selama ini sangat bergantung pada sektor pertambangan. Naik dan turunnya angka pertumbuhan ekonomi NTB tergangung pada aktivitas produksi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Pulau Sumbawa. 

Buktinya pada triwulan I 2025, pertumbuhan ekonomi NTB mengalami penurunan 2,32 persen. 

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB Wahyudin mengatakan, penyebab terbesar pertumbuhan ekonomi NTB mengalami kontraksi adalah berkurangnya produksi konsentrat kering PT AMNT di Pulau Sumbawa.

Penurunan ini disebabkan karena tidak adanya ekspor sejak awal tahun 2025, sehingga gudang penyimpanan hasil tambang itu penuh.