Mahasiswa NTB Demo DPRD, Bawa Boneka Pocong dan Spanduk Bertuliskan 'Bubarkan DPR'

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Ratusan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) membawa boneka pocong dan memasangnya di depan gerbang utama gedung perwakilan rakyat tersebut, Rabu (27/8/2025).

Selain membawa boneka pocong, massa aksi juga memasang spanduk bertuliskan #BubarkanDPR.

Mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi hari ini berasal dari berbagai kampus di Mataram. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya terkait biaya pendidikan.

Koordinator Umum (Kordum), Muhammad Yoga Al-Hamid, menyampaikan, dalam aksi tersebut akan disampaikan beberapa tuntutan terkait dengan kondisi negara dan daerah saat ini.

Yoga mengatakan tuntutan yang akan disampaikan terkait pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dinilai terlalu terburu-buru.

"Menurut kajian kami RKUHAP ini dibahas secara terburu-buru, serta minimnya pelibatan publik di dalamnya. Kemudian ada beberapa pasal yang bermasalah," kata Yoga.

Mereka juga meminta agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena dianggap belum optimal dalam pelaksanaannya.

Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram ini juga menyatakan, dalam aksi ini mereka meminta pembatalan kenaikan tunjangan DPR yang nilainya setara Rp3 juta per hari.

"Sementara ini kita lihat gaji guru dan dosen tidak pernah ditingkatkan untuk tunjangan gajinya, oleh karena itu kami meminta untuk meningkatkan tunjangan guru dan dosen serta pendidikan gratis," kata Yoga.

Persoalan tambang ilegal juga tak luput dari tuntutan para mahasiswa. Mereka meminta agar pemerintah menghentikan segala aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan.

Selain itu, mereka juga menolak rencana pembangunan glamping dan seaplane di kawasan Gunung Rinjani.

"Kami sempat aksi dengan teman-teman pencinta alam, bahwa Rinjani ini semakin ke depan semakin dijadikan ladang bisnis," kata Yoga.

Tak hanya itu, massa aksi juga menuntut agar pemerintah membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).