Mahasiswi Teriakkan Keadilan Gaji Guru dalam Aksi Demonstrasi di DPRD NTB

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA MATARAM – Aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai universitas di Nusa Tenggara Barat berlangsung dengan penuh ketegangan, Rabu (27/8/2025).

Tak hanya para laki-laki yang berjejer di tengah kerumunan, bahkan perempuan pun tak gentar meski harus dihimpit oleh aparat kepolisian yang melakukan pengamanan secara lengkap.

Barisan pertama para pendemo bahkan merupakan mahasiswi. Perempuan-perempuan tangguh ini membawa spanduk, maju dengan langkah kecil namun tanpa raut muka gentar.

Salah satu mahasiswi yang berada di barisan depan, Lida, mengungkapkan perempuan harus turun ke jalan dan ikut menyuarakan masalah masyarakat, khususnya kaum perempuan yang tertindas.

“Yang paling mendasar kenapa sampai kami berani, tentunya kawan-kawan semua sama, karena kita harus berani menentang kezaliman, tidak ada beda baik perempuan maupun laki-laki, kepentingan kita sama di sini, demi keadilan,” ucap Lida yang merupakan mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNRAM, saat ditemui di Kantor DPRD NTB, Rabu (27/8/2025).

Dia juga menyoroti ketimpangan gaji antara guru dan anggota DPR yang saat ini terjadi. Atas dasar itu, langkah kakinya yang ramping seakan dikuatkan untuk ikut serta dalam demonstrasi tersebut.

Saat ini, kata dia, guru dianggap remeh temeh oleh penguasa, sementara mereka (anggota DPR) bergoyang di atas rakyat yang sengsara.

Gaji DPR yang saat ini dinaikkan hingga Rp3 juta per hari disebutkannya sebagai penistaan besar terhadap rakyat.

Guru yang lebih terhormat, bahkan saat ini memiliki gaji yang ibarat langit dan bumi dibandingkan DPR hanya Rp200 ribu per bulan.

“Dan bahkan guru sempat dianggap beban negara, padahal kita sekarang bisa ada di sini bukan karena yang duduk di kursi empuk itu (DPR), tapi karena guru kita,” lantangnya.

Dengan ketimpangan ini, dia menganggap pemerintah telah melanggar konstitusi. Di mana dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan Pasal 31 UUD 1945 disebutkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan negara yang harus dicapai melalui pendidikan.

Namun hal itu, menurutnya, tidak dijalankan oleh pemerintah saat ini.

“Sekarang ini, pendidikan di Indonesia sangat tidak jelas. Bukankah itu mengkhianati konstitusi sendiri? Dan kita berada di depan, karena ini menunjukkan pembelaan kita,” tegasnya.

Senada dengan Lida, Heny yang juga merupakan mahasiswi UNRAM menyebutkan, tak perlu ada yang ditakutkan, karena langkah demonstrasi yang dilakukan dianggapnya mulia, demi kepentingan rakyat.