Ketua DPRD NTB Jawab Tuntutan Mahasiswa, Biaya Pendidikan hingga Proyek Seaplane

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Baiq Isvie Rupaeda menjawab tuntutan mahasiswa yang menggelar, aksi demontrasi, Rabu (27/8/2025). 

Massa membawa 12 tuntutan, di antaranya menolak kenaikan tunjangan DPR, menolak kenaikan biaya pendidikan dan menolak proyek glamping dan seaplane di Gunung Rinjani.

Terkait kenaikan biaya pendidikan di perguruan tinggi Isvie menjawab sudah berkomunikasi dengan Rektor Universitas Mataram Prof Bambang Hari Kusumo. 

Prof Bambang kata Isvie, berkomitmen untuk tidak menaikkan biaya pendidikan di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini. 

"Saya setuju (tidak menaikkan) biaya pendidikan, saya sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Mataram sudah menyampaikan hal ini kepada rektor," kata Isvie.

Namun persoalan lainnya kata Isvie, rektor dari universitas lain di Mataram saattidak semua hadir saat diundang rapat oleh DPRD. Mereka tidak pernah menghadiri, justru para wakil rektor yang menghadiri undangan tersebut. 

"Semua wakil rektor yang hadir, sehingga kebijakan tidak bisa kita bicarakan dengan rektor," kata Isvie. 

Baca juga: Respons Ketua DPRD NTB Didemo Soal Dana Pokir: Kita Serahkan kepada APH

Tuntutan lain dari para mahasiswa yang dijawab oleh Isvie ialah terkait polemik lahan di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika. Mahasiswa meminta agar pemerintah menghentikan perampasan lahan warga di sana. 

"Ini nanti kita akan sampaikan kepada gubernur, karena ini kewenangan gubernur," kata Isvie. 

Isvie juga berjanji akan memfasilitasi pertemuan mahasiswa dengan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal. 

Politisi Partai Golkar itu juga menjawab tuntutan mahasiswa terkait proyek seaplane dan glamping di Gunung Rinjani. Isvie menegaskan, ia menolak proyek tersebut. 

"Saya orang pertama yang tidak setuju, saya menolak rencana itu (seaplane dan glamping)," kata Isvie. 

Setelah mendengar pernyataan Ketua DPRD NTB itu dan menandatangani kesepakatan itu, para mahasiswa itu membubarkan diri.

(*)