Berita NTB
Kemendagri Soroti Pengelolaan Keuangan di NTB, Dorong Percepatan Realisasi
Bila ada ditemukan belanja yang tidak penting maka harus dilakukan pergeseran agar penggunaannya tepat sasaran.
Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Wahyu Widiyantoro
lihat foto
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti pengelolaan keuangan daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Senin (25/8/2025), Pemerintah Pusat mendorong daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta pengelolaan dana transfer berbasis data sehingga bisa tepat sasaran.
"Harus diperkuat dengan data, updating data," kata Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni.
Agus mengatakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) NTB diharapkan mengedepankan efektivitas dan efisiensi.
Baca juga: Pembahasan APBD Perubahan 2025 Pemprov NTB Terkendala RKPD
Bila ada ditemukan belanja yang tidak penting maka harus dilakukan pergeseran agar penggunaannya tepat sasaran.
"Jadi anggaran-anggaran tadi bisa digunakan untuk masyarakat, misalnya MBG, sekolah rakyat, jadi bukan dikurangi tapi dialihkan," tegas Agus.
Mantan Penjabat Gubernur Papua ini mengatakan, kebijakan efisiensi anggaran ini dimaknai pemerintah pusat untuk mendorong pemerintah daerah untuk menggenjot realisasi APBD sejak awal tahun.
"Agar pembangunan bisa segera dilaksanakan, sehingga masyarakat tahu, masyarakat bisa merasakan pembangunan itu. Kalau akhir tahun agak lama dirasakan," kata Agus.
Agus mengungkap percepatan realisasi anggaran di tahun 2026 diharap bisa meningkatkan pelayanan publik yang menyebabkan peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Baca juga: Tambang dan Realisasi APBD Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi NTB Triwulan I 2025
Peredaran uang di masyarakat dan dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta mendongkrak ekonomi.
Secara umum, kata Agus, saat ini kondisi semua daerah hampir sama yakni belum memaksimalkan realisasi APBD.
Dia mendorong daerah untuk segera merealisasikan anggaran untuk mengerek perekonomian.
(*)
| Pembahasan APBD Perubahan 2025 Pemprov NTB Terkendala RKPD |
|
|---|
| Kejati NTB Bahas Pemulihan Aset Melalui Skema Penundaan Penuntutan |
|
|---|
| 4 PMI Asal NTB Diduga Jadi Korban TPPO di Libya, BP3MI Tunggu Penanganan KBRI |
|
|---|
| Lalu Pahrurrozi Dilantik Jadi Ketua Partai Gelora NTB Periode Kedua, Bakal Rombak Pengurus |
|
|---|
| Nasip Ribuan Honorer NTB di Tengah Belanja Pegawai Dibatasi |
|
|---|
![[FULL] Ironi Tunjangan Fantastis DPR RI, Pakar: Anggota Dewan Kita Ini Nggak Miskin, Kaya Semua](https://img.youtube.com/vi/bbnwBY3H3qw/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.