Kunjungan Menteri Haji ke NTB
Irfan Tak Ingin Serampangan Pilih Pegawai di Kementerian Haji dan Umrah
Mochamad Irfan Yusuf tak ingin serampangan menempatkan pegawai di Kementerian Haji dan Umrah.
Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Idham Khalid
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan peralihan pegawai, dari Kementerian Agama ke kementerian yang baru dipimpinnya ini bisa segera rampung.
"Mudah-mudahan Desember tahun ini selesai, saat ini semua sedang berproses," kata Irfan ditemui di Mataram, Sabtu (11/10/2025).
Irfan tak ingin serampangan menempatkan pegawai di Kementerian Haji dan Umrah ini. Ia bahkan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan untuk menilai rekam jejak calon anak buahnya itu.
"Di pusat sudah kita awali dengan penyiapan-penyiapannya sudah diadakan tes, nama-nama yang lolos sudah kita serahkan ke KPK dan Kejaksaan untuk ditrek mereka benar-benar layak tidak ada kasus, tidak ada masalah," jelasnya.
Ia mengatakan, untuk kebutuhan di pusat saja sekitar 600 pegawai sehingga untuk saat ini masih kurang. Irfan mengatakan kemungkinan akan mengambil dari kementrian dan lembaga yang lainnya.
Baca juga: Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf Sentil Banyak Asrama Haji Tak Dikelola Maksimal
Tak hanya ditingkat pusat, imbas dari peleburan ini juga berdampak ke daerah. Ia mengatakan di sejumlah daerah akan ada Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah.
"Banyak syarat yang di penuhi untuk sebagai Kanwil, tidak ada masalah, bukan orang yang baru dilantik dan sebagainya," kata Irfan.
Irfan menegaskan, Kasi dan Kabid yang baru dilantik tidak bisa serta merta menjadi Kepala Kanwil Haji dan Umrah.
(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.