DPRD Lombok Timur Soroti Anggaran Bansos Rp40 Miliar, Wanti-wanti Agar Tepat Sasaran

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur bakal mengalokasikan anggaran sebesar Rp 40 miliar untuk Bantuan Sosial (Bansos). 

Adapun Bansos akan diberikan kepada 273 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai program dari Bupati-Wakil Bupati Lombok Timur Haerul Warisin dan Edwin Hadiwijaya. 

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur Ahmad Amrullah memberikan sejumlah catatan terkait pemberian bansos. 

Mulai dari skema pengalokasian, dasar penentuan penerima bansos, hingga keberpihakan pada aspek pembangunan. 

Politisi PDI Perjuangan ini mempertanyakan dasar penentuan alokasi penerima bansos berbasis kecamatan. 

Baca juga: Cek NIK KTP di DTKS Link cekbansos.kemensos.go.id, Saldo Dana Bansos PKH dan BPNT 2025 Siap Masuk!

"Dasar pengalokasian jumlah bansos berbasis kecamatan ini apa? Dari mana persentasenya muncul? Perlu dicek lagi penerimanya berbasis by name by adress. Jangan sampai salah sasaran. Problem bansos kita dari dulu seperti itu," kata Amrullah kepada awak media pada Jumat (28/2/2025).

Anggota DPRD asal dapil II Lombok Timur itu meminta Pemkab lebih transparan mengenai data jumlah penerima.

Amrullah meminta partisipasi semua pihak untuk mengawal pendistribusian bansos agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Kami berpesan agar Pemkab lebih teliti dalam menentukan sasaran penerima bansos. Jangan sampai ini jadi polemik di masyarakat," ujarnya.

"Kecamatan yang penduduknya besar jangan sampai penerimanya kecil. Begitupun sebaliknya. Kami harap program bansos tidak hanya sekadar mengakomodir keinginan bupati, tapi harus lebih visioner," sambung Amrullah.

Amrullah mengingatkan Pemkab Lombok Timur agar tidak terlampau banyak membuat program yang sifatnya bantuan sosial. 

"Bansos ini bukan program jangka panjang, dampaknya hanya sesaat. Kita ingatkan, karena ini awal pemerintahan pemimpin baru agar jangan malah latah dengan program-program yang demikian," ujarnya.

Dalam perjalanannya, pemberian bansos, kata Amrullah, dalam jangka panjang tidak juga berkorelasi terhadap penurunan angka kemiskinan. 

Dia berharap, Pemkab Lotim dapat lebih fokus pada kerja-kerja yang berkesinambungan, jangan hanya membuat program yang sifatnya populis. 

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024, angka kemiskinan Lombok Timur 14,51 persen atau setara 185 ribu orang.