Ketua DPRD NTB Hargai Hak Interpelasi Anggota Soal Pengelolaan DAK, Dukung Komisi Dalami ke OPD

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menjelaskan perihal hak interpelasi yang sebelumnya digulirkan sejumlah fraksi terkait penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK).  

14 anggota DPRD DPRD NTB hendak mengusulkan hak interpelasi terhadap pengelolaan DAK tahun 2024 di semua OPD lingkup pemprov NTB.

Hanya saja, selaku pimpinan sidang, Isvie perlu mengatur agar agenda utama penyampaian laporan komisi-komisi atas hasil pembahasannya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB tahun 2024 tidak terganggu. 

"Kalau soal penggunaan hak interpelasi itu, adalah hak anggota. Itu sangat saya hargai, makanya saya atur ritme agar surat masuk sedari awal, dibacakan di belakang karena jelas akan ramai perdebatan antar sesama anggota," papar politisi Golkar ini, Rabu (5/2/2025).

Baca juga: Pemprov NTB Dukung Hak Interpelasi DPRD, Janji Perbaiki Tata Kelola DAK

Dia berkaca pada sidang paripurna sebelumnya yang riuh terkait hak interpelasi ini. 

Sebagai pimpinan sidang, Isvie ingin sidang berjalan tertib dengan tidak mengurangi hak-hak anggota.

Isvie mengaku bahwa alokasi DAK merupakan program yang berasal pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah dan masuk dalam APBD. 

DPRD berperan mengawasi penggunaan DAK melalui komisi-komisi di DPRD.

Isvie mengkhawatirkan jika DAK 2024 penuh dengan keriuhan seperti saat ini maka pemerintah pusat akan dapat melakukan evaluasi.

Baca juga: 14 Anggota DPRD NTB Ajukan Hak Interplasi, Minta Seluruh OPD Dipanggil Terkait Pengelolaan DAK

"Saya mendukung semua komisi, mulai Komisi I, II, III, IV dan V mendalami semua proyek DAK dengan para mitra OPD yang mengelolanya," jelasnya.

Dia menjelaskan, apabila ada persoalan DAK, maka anggota menyampaikan ke pimpinan DPRD untuk disikapi secara kelembagaan. 

"Tapi, kalau sampai keriuhan dan mengarah ke penggunaan hak politik, saya kira enggak sampai ke sana," ungkap Isvie. 

Isvie menilai  DAK yang dikucurkan pemerintah pusat sangat membantu perekonomian daerah. 

Bahkan, DAK bisa menutup kekurangan APBD untuk membiayai program tertentu.

Dia mencontohkan perbaikan sekolah yang rusak ataupun peningkatan sarana prasarana pendidikan.