Ketua DPRD NTB Hargai Hak Interpelasi Anggota Soal Pengelolaan DAK, Dukung Komisi Dalami ke OPD

"Misalnya di Dikbud NTB, kan ada rehab SMU/SMK hingga pengadaan alat laboratoriumnya. Ini sangat membantu siswa dan para guru-guru. 

"Nah jika ada masalah seperti OTT Kabid SMK baru-baru ini, bukan berarti program yang salah. Tapi memang ada oknum yang memanfaatkannya. Di sini, kita dorong aparat untuk mengusut tuntas kasusnya," jelas Isvie. 

Isvie pun menanggapi soal Ketua Fraksi Golkar DPRD NTB, Hamdan Kasim yang menjadi salah satu pengusul hak interpelasi.

"Saya hormat dan menghargai sikap Ketua Fraksi Golkar yang masuk sebagai pengusulnya tapi fraksi Golkar secara resmi belum ada sikap secara lembaga karena memang belum ada rapat yang dilakukan," katanya. 

Isvie menambahkan walk out anggota Fraksi Partai Demokrat Indra Jaya Usman pada sidang paripurna Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) tahun anggaran 2024, Selasa Petang (4/2/2025).

Namun jika masalah pengajuan hak interpelasi masuk dalam ranah LKPJ, tentu hal tersebut berbeda. 

"Tidak bisa kita memaksakan hak soal interpelasi harus masuk LKPJ. Itu, karena ada mekanisme tersendiri. Tapi saya menghargai sikapnya yang memilih walk out," tandas Isvie.

(*)