DPC PDIP Lombok Timur Siap Kawal Kongres 2025, Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali Jadi Ketum

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Lombok Timur tiga sikap tegas menjelang kongres partai pada April 2025.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur Ahmad Sukro menuturkan siap menjaga marwah dan keutuhan partai dari upaya pecah belah pihak luar.

"Kami seluruh kader PDI Perjuangan di Lombok Timur yakni fraksi di DPRD, Pengurus Anak Cabang (PAC), dan ranting akan melawan antek-antek yang berupaya merong-rong kewibawaan partai," kata Ahmad Sukro dalam keterangan resminya, Kamis (26/11/2024).

Sukro mendukung sepenuhnya upaya DPP PDI Perjuangan melawan upaya kriminalisasi terhadap partai. 

Terutama dalam kasus yang menyeret Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Baca juga: Penjelasan Lengkap KPK Soal Peran Hasto Kristiyanto di Kasus Harun Masiku

"Terkait dengan kondisi dinamika politik nasional terkait dengan Kriminalisasi terhadap Sekjen Partai, maka DPC Partai akan mengawal dan mendukung langkah hukum yang diambil DPP," ujarnya. 

Dalam rangka menyongsong Kongres PDI Perjuangan Tahun 2025, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur bersepakat mengusulkan serta mendukung Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjadi ketua umum.

Pihaknya akan mengawal dan turut menyukseskan agenda kongres partai tersebut. 

"DPC Partai akan mengawal dan mengamankan keberlangsungan, kelancaran Kongres partai tahun 2025," terang Sukro.

• Ketua DPC PDIP Solo FX Rudy Pertanyakan Kenapa Baru Sekarang Hasto Jadi Tersangka

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut telah mengeluarkan instruksi agar seluruh kader siaga satu menghadapi upaya pihak luar untuk mengacak-acak internal partai. 

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menjelaskan, instruksi itu disampaikan setelah seluruh pengurus partai mengendus adanya upaya menyerang PDI-P menjelang kongres pada 2025. 

Upaya itu disebut Deddy dilakukan secara terorganisir dengan memunculkan isu bahwa PDIP dan kepengurusan Megawati adalah Ilegal. 

Sebab, salah satu agenda Kongres PDI-P pada 2025 adalah pemilihan Ketua Umum Partai untuk periode selanjutnya. 

"Diserukan kepada seluruh jajaran partai agar bersiap siaga untuk melawan berbagai bentuk upaya untuk menyerang PDI Perjuangan, dalam bahasa Ibu Megawati mengaut-autkan, kira-kira seperti itu, mengacak-acak PDI Perjuangan," ujar Deddy saat konferensi pers, Kamis (19/12/2024) dikutip dari kompas.com.

Deddy mengungkapkan, isu yang menyudutkan PDI-P di bawah kepengurusan Megawati tersebut dimunculkan lewat pemasangan spanduk di sejumlah titik di Jakarta.