Momen Warga Bakar Berugak di Area Tambang Galian C Saat Rombongan Pemprov NTB Turun Sidak

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Ratusan warga Desa Korleko Selatan, Kabupaten Lombok Timur membakar camp penambang di dua titik lokasi tambang galian C.

Hal itu terjadi saat rombongan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, turun mengecek titik tambang yang diduga banyak yang ilegal serta sudah mencemari lingkungan.

Plh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB Mursal yang ikut dalam rombongan tersebut mengatakan, pembakaran tersebut terjadi saat mereka masih berada di tambang yang disebut milik H Agus.

"Salah satu dari bangunan di tempat pertama ditarik-tarik pada saat itu kami sedang berada di bawang pondok, bersama Asisten II (Fathul Gani), kami cegah supaya jangan anarkis," kata Mursal, Selasa (5/11/2024).

Namun setelah rombongan meninggalkan lokasi tambang pertama warga merobohkan camp yang terbuat dari bambu.

Baca juga: 3 Tambang Galian C di Lombok Timur Ditutup, Salah Satunya Milik Kades

Tambang pertama yang dikunjungi rombongan Pemerintah Provinsi NTB itu memiliki izin penambangan, namun melanggar izin lingkungan.

Kemudian d ititik kedua yang dikunjungi merupakan tambang ilegal tetapi tidak terjadi insiden.

Tidak tampak pula aktivitas penambangan. 

Mursal mengatakan, dit itik ketiga antara warga dengan pekerja tambang sempat terjadi adu mulut namun pemerintah yang ikut turun berusaha menenangkan.

Di titik ketiga iniatau tambang galian C yang disebut milik Kepala Desa Bagik Papan, warga kembali meluapkan kegeramannya.

Warga merobohkan sebuah berugak dan membakarnya.

"Ketika kami masih agak jauh ada 100 meter, tiba tiba didorong seperti yang dilakukan di tempat pertama, rupanya ada yang menyulut (api) kekecewaan warga karena sudah menutupi aliran air," jelas Mursal.

Penutupan tambang galian C ini sebagai tindak lanjut  demonstrasi ribuan warga dari tujuh desa di Lombok Timur, pada 31 Oktober 2024 di depan Kantor Gubernur NTB. 

(*)