DPRD Sumbawa Konsultasi ke Dinas ESDM NTB tentang Persoalan Tambang Rakyat

"Yang dituangkan dalam lembar peta tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan tersebut," ucapnya 

Saat ini, tengah diusulkan untuk aturan perda IPR yang di dalamnya memuat Iuran Pertambangan Rakyat, Reklamasi Pasca Tambang sehingga daerah mendapatkan manfaat dari keberadaan tambang.

Diketahui di Indonesia, ada sekitar 2.700 lebih Ilegal mining atau tambang yang dilakukan oleh rakyat tanpa payung hukum. 

"KPK pun telah melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas tambang ilegal di Lombok Barat NTB dan bisa juga akan menyasar Kabupaten Sumbawa," kata Iwan.

Zohran akan menindaklanjuti hasil pertemuan dengan mengkonsultasikan dengan Kementrian ESDM di Pusat terkait dengan Izin Usaha Pertambangan Rakyat.

"Tentunya, yang kami ikhtiar juga yakni disamping melindungi aset dan kekayaan alam dimainkan oleh oknum-oknum maka pihaknya juga mencari celah sumber pendapatan asli Daerah dari keberadaan batuan, mineral logam dan bukan logam yang ada di Kabupaten Sumbawa. 

"Bilamana ada terbit Wilayah Pertambangan Rakyat (IPR) di Kabupaten Sumbawa, Kenapa tidak kita kawal terbit izin Usaha Pertambangan Rakyatnya sehingga aspek legalitas usahanya terjamin dan jelas pemasukan bagi Daerah," tegas Zohran.

"Persoalan ini, kami harus tindak lanjuti konsultasi ke kementerian ESDM sebagai upaya lebih awal untuk memulai usaha mencari pendapatan asli Daerah dari sektor tambang ini," pungkasnya.

(*)