Mitigasi Bencana Kekeringan, Pemprov NTB Rapat Koordinasi Bahas Anggaran Belanja Tidak Terduga

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaporkan ada delapan daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) masuk zona merah kekeringan dan potensi kebakaran hutan-lahan (karhutla).

Merespons hal ini, Pemerintah Provinsi NTB bersama pemerintah daerah kabupaten/kota di NTB melakukan rapat koordinasi dalam upaya mitigasi bencana kekeringan.

Salah satunya membahas tentang alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana yang masuk ke dalam Belanja Tidak Terduga (BTT) Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi NTB, Ibnu Salim mengungkapkan, setiap daerah sudah memiliki anggaran BTT masing-masing, namun jumlahnya masih jauh dari yang seharusnya dialokasikan.

Baca juga: 8 Daerah di NTB Masuk Zona Merah Kekeringan, Pemerintah Rencanakan TMC Hujan Buatan

"Artinya berkaca dari hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya, tapi harus dihitung perluasan dari dampak bencana itu," kata Ibnu, Kamis (13/6/2024).

Inspektur Inspektorat Provinsi NTB itu mengatakan, alokasi BTT masing-masing daerah kurang dari Rp1 miliar, sementara kerugian yang ditimbulkan dari bencana-bencana alam lebih dari angkat tersebut.

"Kalau misal tahun lalu jumlah kerugian Rp10 miliar, bisa jadi BTT sekarang seperti itu," kata Ibnu.

Namun, penyusunan BTT juga tidak terlepas dari kemampuan fiskal masing-masing daerah, sehingga Pemerintah Provinsi NTB mem-backup kebutuhan BTT daerah-daerah terdampak bencana nantinya.

"Senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah provinsi hal-hal yang perlu didukung untuk mencegah dampak dari bencana yang terjadi," lanjut Ibnu.

Baca juga: BPBD Kabupaten Bima Mulai Salurkan Air Bersih untuk Atasi Kekeringan

(*)