IMM Cabang Bima Demo Harga Jagung: Kecewa Tak Bertemu Ketua DPRD hingga Kaca Ruang Rapat Pecah

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Toni Hermawan

TRIBUNLOMBOK.COM, BIMA - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bima unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Bima, Senin (29/4/2024). Mahasiswa ini menyoal sikap pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Bima yang dinilai acuh tak acuh terhadap anjloknya harga jagung.

Massa aksi sempat terlibat aksi saling dorong dengan aparat keamanan dan meminta bertemu dengan ketua DPRD Kabupaten Bima untuk menyampaikan aspirasinya. Namun mahasiswa kecewa lantaran tidak bisa bertemu Ketua DRPD dan membuat kaca jendela ruang rapat dewan pecah.

Ketua Umum PC IMM Bima, Muhammad Ansar mengatakan sikap Bupati Bima menanggapi instabilitas harga Jagung yang dikeluhkan petani hari ini dinilai tidak jelas dan terkesan membohongi publik.

Baca juga: Mahasiswa-Pelajar Blokir Jalan Demo Anjloknya Harga Jagung dan Rumput Laut di Bima

"Alih-alih untuk membuka diri atas kritik dan saran aktivis, justru yang terjadi adalah penyalahgunaan alat negara untuk membungkam aspirasi rakyat," teriak Ansar.

Kondisi ini, lanjut Ansar, terbukti dengan ditangkap dan ditetapkannya sebagai tersangka terhadap lima aktivis Langgudu yang melakukan aksi demonstrasi atas anjloknya harga jagung beberapa waktu yang lalu. Sisi lain, ia menilai kerja-kerja legislatif tidak jalan.

"Kami menduga kuat ada konspirasi busuk yang dilakukan oleh Bupati Bima bersama dengan DPRD Kabupaten Bima dan Kapolres Bima Kota dalam menyikapi polemik yang terjadi hari-hari ini," katanya menduga.

Ia menyebut, eskalasi demonstrasi beruntun yang terjadi akhir-akhir ini dinilai sebagai pertanda telah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

"Kami juga menilai bahwa dari sudut aspek manapun Bupati Bima sesungguhnya gagal menjalankan kerja-kerja pemerintahan lebih-lebih pada aspek pembangunan daerah yang berkelanjutan," keluhnya.

Atas kondisi ini, IMM Cabang Bima menyampaikan tuntutan:

Baca juga: Harga Jagung di Lombok Timur Anjlok, Petani Mengeluh Hasil Panen Tidak Sebanding Biaya Tanam

1. Mendesak Bupati Bima untuk segera turun dari jabatannya, mengaktifkan BUMD untuk mengakomodir hasil pertanian di Kabupaten Bima, Bersama DPRD Kabupaten Bima merancang Perda untuk menertibkan mafia dagang hasil pertanian di Kabupaten Bima

2. Membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Niaga Gas LPG, selanjutnya mendesak Kapolri untuk segera memecat Kapolres Bima Kota dari jabatanya.

3. Memeriksa dan memberikan sanksi tegas terhadap personil Polres Bima Kota yang diduga telah melakukan tindakan represif dan pelanggaran HAM terhadap masa aksi demonstrasi di Kabupaten Bima.

"Tuntutan diatas merupakan respons sekaligus rekomendasi untuk mengatasi instabilitas harga jagung dan kelangkaan Gas LPJ yang tentu meresahkan masyarakat, sisi lain juga untuk memastikan bahwa tidak ada pembukaman terhadap aspirasi rakyat dengan tindakan represif aparat kepolisian," pintanya.

(*)