OBH di NTB Diminta Terapkan Standar Layanan, Langgar Aturan Bakal Ditindak Tegas

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan menekankan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) harus menerapkan standar layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Apabila dalam praktiknya terjadi pelanggaran, maka Kemenkumham akan memberikan tindakan tegas bagi oknum bersangkutan.

"Tindakan dapat berupa pengurangan anggaran, atau bahkan hingga pencabutan akreditasi," kata Parlindungan ketika memberikan sambutan dalam acara Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Perjanjian Kinerja Bantuan Hukum 2024 di Aula Kanwil Kemenkumham NTB, Jumat (19/1/2024).

Turut hadiri Pimpinan Tinggi Pratama beserta jajaran Kanwil Kemenkumham NTB, Kepala Bagian Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi NTB, Tim Panwasda Bantuan Hukum Kanwil Kemenkumham NTB dan 18 Ketua/Direktur OBH.

Pada tahun 2024 ini Kanwil Kemenkumham NTB mendapatkan amanah untuk memberikan bantuan hukum di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 1.682.750.000 untuk litigasi dan non litigasi.

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham NTB Teken Perjanjian dengan 18 Organisasi Bantuan Hukum

Dengan jumlah anggaran ini diharapkan partisipasi aktif dari para OBH dalam pelaksanaan kegiatan layanan bantuan hukum.

Selesai acara penandatanganan, dilanjutkan diskusi seputar permasalahan OBH bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Ignatius MT Silalahi.

Disampaikan tentang perlunya kartu identitas OBH agar mempermudah pelayanan dan pendampingan klien di Lapas dan Rutan.

"Terkait UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum agar ke depannya pemda membuat perda tentang bantuan hukum sehingga dapat mengalokasikan anggaran bantuan hukum di daerah," ujat Ignatius MT Silalahi.

"OBH saya harapkan bersinergi dan berkolaborasi dengan paralegal kepala desa yang telah memperoleh penghargaan Paralegal Justice Award (PJA) tahun 2023 dalam pelaksanaan bantuan hukum di Provinsi NTB," terang dia.

Menkumham Yasonna H Laoly meminta seluruh OBH untuk menjaga integritas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat miskin sampai perkara yang ditangani berkekuatan tetap.

Yasonna yakin OBH yang terpilih melalui verifikasi dan akreditasi ini terjamin kredibilitasnya.

(*)