Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto Berharap MKMK Putuskan yang Terbaik

TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan menyampaikan putusan soal pemeriksaan etik terhadap para hakim konstitusi, Selasa (7/11/2023).

Pemeriksaan etik tersebut terkait putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia minimal capres dan cawapres.

Baca juga: Enny Hingga Jimly Menangis di Persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Menanggapi proses etik yang tengah berlangsung, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Kehormatan.

Dia meyakini Jimly Asshiddiqie, selaku ketua MKMK akan mengambil putusan yang terbaik demi keadilan.

Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya wartawan soal sidang etik yang tengah dilakukan oleh MKMK terkait putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia minimal capres dan cawapres.

“Kami percayakan sepenuhnya pada Mahkamah Etik untuk mengambil keputusan terbaik demi keadilan,” kata Hasto Kristiyanto di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Jumat (3/11/2023) malam.

Hasto menegaskan, MK adalah benteng penjaga demokrasi. Sehingga keberadaannya tidak boleh dikebiri oleh tangan-tangan kekuasaan. “MK itu adalah benteng demokrasi sehingga tidak boleh dikebiri,” tegas Hasto.

politisi asal Yogyakarta ini mengatakan tidak boleh ada satu pun pihak yang memanipulasi putusan MK untuk kepentingan politik keluarga.

Apalagi mengorbankan hukum demi melanggengkan kekuasaan. “Tidak boleh ada manipulasi, tidak boleh hanya karena hubungan kekeluargaan kemudian hukum dikorbankan,” kata Hasto.

PDI Perjuangan (PDIP) juga mengajak seluruh parpol pengusung, relawan, dan simpatisan Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk bergerak semakin masif menggalang kekuatan rakyat bagi pemimpin visioner, berpengalaman, jujur dan mampu menciptakan terang keadilan bagi semua orang.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat pun menyebut, kemenangan dimulai dari rakyat fokus bergerak di akar rumput. Sebab rakyat semakin cerdas di dalam melihat rekayasa hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Rakyat bereaksi keras atas mobilisasi aparat dengan melakukan penurunan bendera, baliho, dan berbagai atribut dukungan terhadap Ganjar-Mahfud MD," kata Djarot, Sabtu (4/11/2023).

Djarot menambahkan, spiritualitas bangsa Indonesia mengajarkan bahwa tidak ada tempat bagi mereka yang demi ambisi kekuasaan, dan cinta terhadap keponakan. Bahkan, sampai MK dikebiri, dan demokrasi pun mati.

"Kini kekuatan moral lahir kembali. Inilah fondasi terpenting Ganjar-Mahfud MD, kokoh pada moral kebenaran dan berdedikasi total pada rakyat, bangsa, dan negara, bukan pada keluarga," tegas Djarot.

Kata Djarot, PDIP pun percaya pada integritas Majelis Kehormatan MK untuk benar-benar objektif dan mengedepankan sikap kenegarawanan.