Pj Sekda NTB Jelaskan Penyebab Rp2,4 Triliun Dana ABPD Mengendap Jadi SiLPA

Menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), selama ini transfer dana dari pusat berjalan lancar, namun realisasi belanja daerah justru melambat. Inilah yang membuat banyak dana mengendap menjadi SiLPA.

Berdasarkan data DJPb Kementerian Keuangan NTB, total SiLPA APBD 11 pemerintah daerah di NTB per September mencapai Rp 2,4 triliun.

Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi NTB Maryono menjelaskan, jumlah SiLPA ini turun sebesar Rp752,44 miliar dibandingkan SILPA tahun lalu.

Jika dibandingkan bulan Agustus 2023 jumlahnya juga turun sebesar Rp388,32 miliar.

"Namun demikian, angka SiLPA ini masih cukup tinggi, sehingga dapat dididentifikasi bahwa kualitas belanja kurang maksimal," tegas Maryono, dalam konferensi pers, di Mataram, Senin (30/10/2023).

SiLPA tertinggi disumbang APBD Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp639,49 miliar. Hal ini disebabkan ada penambahan dana royalti dari pusat yang diterima di bulan April 2023.

Semenatra pemda dengan SiLPA terkecil yakni APBD Lombok Timur sebesar Rp58,22 miliar.

Berikut ini rincian dana SiLPA di masing-masing APBD pemerintah daerah di NTB, dari yang tertinggi sampai yang paling kecil:

1. Pemda Sumbawa Barat (Rp 639.49 miliar)
2. Pemda Provinsi NTB (Rp 361.79 miliar)
3. Pemda Kota Mataram (Rp 287.53 miliar)
4. Pemda Lombok Barat (Rp 237.95 miliar)
5. Pemda Lombok Tengah (Rp 216.72 miliar)
6. Pemda Sumbawa (Rp 192.78 miliar)
7. Pemda Dompu (Rp 120.70 miliar)
8. Pemda Lombok Utara (Rp 108.42 miliar)
9. Pemda Bima (Rp 100.61 miliar)
10. Pemda Kota Bima (Rp 65.83 miliar)
11. Pemda Lombok Timur (Rp 58.22 miliar)

(*)