Gubernur NTB Lalu Iqbal Pastikan Rancangan APBD Perubahan Tak Timbulkan Utang Jangka Pendek

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan, penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan dilakukan secara realistis sesuai dengan kondisi fiskal daerah saat ini. 

Hal ini dilakukan untuk memastikan postur APBD perubahan tahun 2025 ini, tidak menimbulkan utang yang akan terbawa sampai tahun 2026 yang justru menganggu keuangan pada tahun anggaran pada saat itu. 

"Terimakasih atas sikap konstruktif DPRD dalam menyehatkan postur APBD, memastikan tidak ada risiko utang yang akan terbawa sampai tahun anggaran 2026," kata Iqbal, Jumat (19/9/2025).

Antara Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB sudah menandatangani nota kesepakatan, kebijakan umum anggaran (KUA) dan perubahan prioritas platform anggaran sementara (PPAS) APBD perubahan tahun 2025.

Dalam KUA PPAS APBD perubahan itu, membawa angin segar bagi fiskal daerah. Dimana pendapatan ditargetkan naik sebesar 2,52 persen, atau sebesar Rp6,48 triliun dibandingkan APBD murni sebesar Rp6,33 triliun. 

Kenaikan ini kata Iqbal bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang naik sebesar 11,90 persen atau Rp 2,51 triliun menjadi Rp2,80 triliun. 

Baca juga: Polda NTB Gelar Perkara Kasus Kematian Brigadir Esco Secara Tertutup

Target ini lebih tinggi dibandingkan saat penyerahan KUA PPAS APBD perubahan tahun 2025, disana disebutkan PAD ditargetkan naik sebesar 10,63 persen atau sebesar Rp2,77 persen. 

"Ada perbedaan pendapat dan cara pandang telah kita musyawarahkan dengan baik hingga mencapai mufakat, tim eksekutif dan legislatif sudah bekerja maksimal untuk meraih solusi terbaik," kata Iqbal. 

Sementara dari sisi belanja daerah juga direncanakan bertambah 4,24 persen dibandingkan APBD murni sebesar Rp6,23 triliun. 

Defisit pada pendapatan transfer berhasil ditekan hingga turun 3,08 persen. Untuk menutupi defisit anggaran sebesar Rp6,87 miliar, pembiayaan daerah telah disiapkan sehingga postur anggaran tetap berimbang.

Defisit ini disebabkan penerimaan pembiayaan berupa Silpa sebesar Rp167 miliar yang digunakan untuk pembayaran cicilan utang jatuh tempo sebesar Rp152 miliar dan penyertaan modal Rp8 miliar. 

Gubernur Iqbal menegaskan bahwa struktur APBD Perubahan ini disusun dengan asumsi realistis demi memastikan kesehatan fiskal daerah.

Kesepakatan ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi Pemprov NTB dan DPRD untuk mempercepat program pembangunan prioritas serta memperkuat pelayanan publik bagi masyarakat NTB. 

(*)