Guru di Lombok Tengah Tetap Tuntut Staf BKPSDM Dimutasi dan Dihukum Disiplin Meski Sudah Minta Maaf

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Staf BKPSDM Lombok Tengah Lalang Ridho Multazam akhirnya meminta maaf kepada para guru.

Lalang bahkan hingga membungkuk di hadapan para guru saat konsolidasi di Aula PGRI Lombok Tengah, Rabu (2/8/2023).

Meski demikian, tuntutan para guru tetap sama, yakni menginginkan Lalang tak lagi bertugas di BKPSDM Lombok Tengah.

Sejumlah tuntutan para guru ini antara lain meminta kepada LM agar tetap dilanjutkan proses hukum meski guru telah memberikan permintaan maaf.

Selanjutnya, dilakukan mutasi terhadap staf BKPSDM Lombok Tengah Lalang dan diberikan hukuman disiplin seberat-beratnya.

Baca juga: Staf BKPSDM yang Diduga Hina Profesi Guru Membungkuk Minta Maaf di Hadapan Ratusan Pendidik

Tak hanya itu, para guru meminta niat melaporkan guru yang menyebarkan pesan WhatsApp Lalang agar tidak dilanjutkan.

Sekda Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya memastikan pihaknya akan memberikan atensi dari tuntutan koordinator guru dari 12 kecamatan tersebut.

Firman meminta kepada guru untuk terus menjaga kondusivitas wilayah Lombok Tengah.

Hal ini karena kedepan banyak event nasional maupun internasional yang bakal terselenggara di Lombok Tengah sehingga butuh kondusivitas wilayah.

"Saya meminta juga kepada guru-guru agar kejadian ini jangan sampai ada yang mendomplengnya," beber Firman.

Lebih lanjut Firman Wijaya mengungkapkan, terkait mutasi kepada LM, pihaknya tentunya akan tetap mengacu pada mekanisme yang telah ditentukan.

Baca juga: 4 Tuntutan Guru ke Staf BKPSDM Lombok Tengah yang Diduga Hina Guru

Lalang dalam kesempatan yang sama mengucapkan permintaan maaf kepada para guru.

"Saya meminta maaf kepada bapak dan ibu atas kekhilafan," beber Lalang.

Lalang sebelumnya membuat pernyataan kontroversial melalui akun WhatsApp Selasa (1/8/2023) sehingga memantik aksi para guru.

"Silahkan komplain ke pembuat kebijakan pak. Selama beberapa tahun terakhir, guru sebagai penyumbang kerugian yang cukup besar, mulai dari pelanggaran disiplin, pelanggaran administrasi, pelanggaran dann temuan pemeriksaan keuangan BPK dan KPK.