Kemenkumham NTB

Romi Yudianto: Pelayanan Publik Berbasis HAM Wujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada penguatan semua kelompok, termasuk kelompok rentan menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah.

Editor: Dion DB Putra
FOTO KANWIL KEMENKUMHAM NTB
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Romi Yudianto bicara dalam acara Diseminasi Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) menuju Pelayanan Publik Inklusif khususnya dalam Pendaftaran Merek dan Perseroan Perorangan di Mataram pada Kamis (6/7/2023). 

Komitmen Pelayanan Publik Berbasis HAM juga diwujudkan oleh Satuan Kerja binaan Kanwil, yaitu sebanyak 12 Satuan Kerja mendapat predikat terbaik dan 2 Satuan Kerja mendapat predikat baik.

"Kanwil Kemenkumham NTB hadir untuk masyarakat dalam P2HAM. Ini adalah komitmen, tekad dan kesiapan kami untuk bersama menyongsong peradaban HAM yang lebih mapan dengan hadirnya unit-unit layanan yang menjunjung tinggi nilai HAM," pungkasnya.

(*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved