Masuk Skala Menengah Rawan Bencana, Pemkot Bima Bahas Ancaman Perubahan Iklim

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Ancaman perubahan iklim, semakin nyata di depan mata.

Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk Kota Bima, masuk dalam kategori kawasan skala menengah yang rawan bencana.

Dengan menggandeng Islamic Relief, Pemerintah Kota Bima mulai mengambil langkah untuk menangani perubahan iklim.

Kegiatan ini diawali dengan workshop project budloc, di aula Bappeda Kota Bima, Rabu (24/5/2023).

Acara ini dihadiri asisten 1 Setda Kota Bima didampingi kepala Bappeda Kota Bima, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bima, camat dan lurah se-Kota Bima.

Juga dihadiri Yayasan Relief Islamic Indonesia serta BUMN/BUMD.

Baca juga: Pemkot Bima Gelar Musrenbang RKPD 2024, Wali Kota Harap Pawai Rimpu Diagendakan Tiap Tahun

Asisten 1 H Abdul Gawis mengatakan, langkah awal ini untuk menurunkan tingkat emisi karbon baik di Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Sumbawa.

Kegiatan ini tidak berdiri sendiri dan telah melewati berbagai kajian.

Serta analisa yang telah dilakukan oleh Yayasan Relief Islam Indonesia.

Diperoleh sebuah kesimpulan, di pulau Sumbawa perlu dilakukan rekayasa atau upaya penghijauan dan penanaman kembali pohon yang dibabat.

"Tahun lalu kita sudah menanamnya di Ndano Na'e bersama yayasan ini dan itu agar dievaluasi sebelum berlanjut pada proses selanjutnya" ujarnya.

Kata Gawis, hal ini menjadi penting, karena ada perubahan pola hidup masyarakat.

Pada sektor pertanian, komoditi jagung menjadi penyumbang terbesar peningkatan ekonomi masyarakat di Pulau Sumbawa.

Namun di sisi lain, warga diminta untuk melindungi hutan, sehingga perlu adanya keseragaman program baik dari pemerintah pusat maupun di daerah.