Ketua DPRD NTB Ungkap Asal Utang Pemprov ke Kontraktor: Proyek Reguler Hingga Pokir Dewan

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Jimmy Sucipto

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memastikan akan membayar utang proyek ke kontraktor.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB Baiq Isvie Rupaeda mengungkap, sejumlah proyek yang belum dilunasi ini berasal dari proyek reguler, pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD NTB, hingga bantuan sosial (Bansos).

"Proyeknya tidak berasal hanya dari DPRD NTB saja. Dari gubernur dan reguler juga," beber Isvie, Kamis (4/5/2023).

Isvie menegaskan kembali penjelasan Gubernur NTB Zulkieflimansyah soal alasan mengapa utang ini telat dibayar.

Baca juga: Ketua DPRD NTB Yakin Utang Pemprov Rp 75 Miliar Lunas Dibayar Awal Juni

"Pak Gubernur kan sudah menjelaskan. Persoalan Covid-19, persoalan bencana alam, ini kan menguras banyak sekali keuangan kita. Belum lagi banyaknya sumber pendanaan yang tidak mencapai target, contohnya Gili," tandas Isvie.

Isvie menjelaskan, pembayaran utang yang dilakukan tidak menggunakan sistem tebang pilih.

Seluruh kontraktor akan menerima pembayaran utang.

Dalam laporan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dari total utang Pemprov NTB sebesar Rp 300 miliar, kini tersisa Rp 75 miliar.

Isvie menegaskan sejumlah hutang tersebut akan dibayar pada awal Juni 2023.

"Menurut penjelasan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) seluruh rekanan yang berutang akan dibayarkan. Hanya saja, harus bertahap hingga minggu pertama," ungkap Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda di ruangannya, Kamis (4/5/2023).

Isvie menjelaskan, Pemprov NTB hanya memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 15 miliar, dan sedang mencarikan solusi untuk membayar utang Rp 75 miliar dimaksud.

Isvie menegaskan Pemprov NTB tidak akan menjual aset maupun melakukan pinjaman untuk melunasi utang tersebut.

Menurutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB di bulan Mei 2023 cukup menggembirakan.

"Angka PAD dalam angka yang baik. Berkisar Rp187 miliar per bulan. Insya Allah akan ada penyelesaian terbaik," paparnya.

Sedangkan menurut laporan yang diterima Isvie, PAD NTB pada empat bulan terakhir sejak Januari hingga April 2023, berada di angka Rp 751 miliar.

Isvie optimis APBD NTB 2024 tidak akan terganggu terkait pelunasan utang ini.

Gubernur NTB Jamin Utang Bakal Dibayar

Gubernur NTB Zulkifliemansyah menguraikan Pemprov tidak akan lari dari tanggung jawab.

"Pemprov NTB berkomitmen melunasi utang kontraktor yang ada di NTB. Beberapa bahkan sudah ada yang kita lunasi," kata Zulkieflimansyah, Rabu (3/5/2023).

Namun, Bang Zul sapaan akrabnya, mengimbau kepada kontraktor agar pelunasan biaya konstruksi di NTB dilakukan secara bertahap.

"Akan kita selesaikan, tetapi harus disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah, InsyaAllah di bulan Juni atau Juli mendatang akan kita selesaikan," cetus Bang Zul.

Baca juga: Kontraktor Hendak Segel Mobil Dinas Gubernur NTB Buntut Protes Utang Proyek Belum Dibayar

Bang Zul juga meminta para kontraktor yang belum dibayar utangnya untuk tidak langsung menghadap ke Pemprov NTB melainkan mendatangi pihak penyedia proyek.

"Silahkan datangi orang yang memberikan pekerjaan. Komunikasikan ke orang tersebut atau dinas yang bersangkutan agar jelas duduk permasalahannya dan bisa kita selesaikan," ucap Bang Zul.

Bang Zul menilai, seluruh pemerintahan di Indonesia juga mengalami hal yang sama seperti Provinsi NTB soal keterlambatan pembayaran proyek akibat refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

"Kita tidak ada yang menyangka kalau Covid-19 datang, sehingga anggaran yang tadinya untuk pembangunan harus dibayarkan untuk menyelamatkan jiwa orang," tutur Zulkieflimansyah.

"Tapi kami yakin akan menyelesaikan permasalahan ini dengan bertahap," tandas Bang Zul.

(*)