635 Pemilih di Bima Meninggal Dunia, Potensi Penyalahgunaan Suara Mencuat

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, BIMA - Jumlah daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) di Kabupaten Bima mencapai 2.339 orang.

Jumlah ini terdiri dari 14 indikator TMS, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima selama masa Coklit berlangsung.

Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Bima, Junaidin membeberkan, dari 14 indikator tersebut ada beberapa yang angkanya berjumlah banyak.

Seperti indikator pemilih tanpa E-KTP ditemukan sebanyak 870 orang, pemilih yang telah meninggal dunia sebanyak 635 orang.

Pemilih TNI sebanyak 17 orang, pemilih Polri sebanyak 14 orang, pemilih ke luar negeri sebanyak 339 orang dan pemilih ganda sebanyak 66 orang.

Baca juga: Bawaslu Kabupaten Bima Kaget KPU Nyatakan Coklit Selesai 100 Persen

Beberapa indikator yang disebutkan tersebut kata Junaidin, sama-sama berpotensi untuk disalahgunakan nantinya.

"Kalau berbicara potensi, iya berpotensi disalahgunakan," kata pria yang akrab disapa Joe ini.

Ia mengungkap, di Kabupaten Bima pernah mencatat sejarah penyalahgunaan data pemilih yang telah meninggal dunia.

Yakni pada Pemilu 2009 di Kecamatan Wera.

Berdasarkan pengalaman tersebut, dengan banyaknya jumlah TMS meninggal dunia saat ini maka potensi penyalahgunaan juga ada.

"Bisa saja suara pemilih yang sudah meninggal dunia ini, kemudian ada nantinya dan itu lah yang kami waspadai potensi tersebut," kata Joe.

Pada prinsipnya lanjutnya, Bawaslu Kabupaten Bima sebagai pengawas tidak ingin hak pemilih terabaikan karena administrasi.

Karena sejauh ini, pihaknya menemukan adanya pemilih yang telah tercoklit di Bima tapi ternyata sebelumnya pernah pindah dan tercatat sebagai pemilih di daerah tersebut juga.

Belum lagi persoalan pemilih TNI, Polri dan pindah domisili yang membutuhkan kehati-hatian KPU dan jajarannya dalam mendata.

"Akurasi pendataan inilah yang kami harapkan benar-benar dipenuhi," tegasnya.

Joe menambahkan, pihaknya menghadapi kendala dalam mengawasi data pemilih ini karena tidak memiliki data pembanding.

Data-data yang dikemukakan Bawaslu selama ini, hanya berdasarkan pengawasan langsung oleh petugas di lapangan.

(*)