Anggota DPRD Kota Bima Disodori Deretan Curhatan Warga Kelurahan Sarae Saat Reses

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Anggota DPRD Kota Bima sedang menjaring aspirasi melalui reses.

Reses di Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, digelar Senin (6/3/2023) oleh 2 anggota DPRD Kota Bima H Mustamin dan Taufik A Karim bertemu dengan puluhan warga.

Sedangkan satu anggota dewan lagi, Hj Ipa Suka tidak terlihat hadir karena berhalangan.

Pada reses tersebut, berderet masalah menjadi curahan hati warga.

Bahkan ada permintaan yang setiap tahun selalu sama dilontarkan, karena belum terealisasikan.

Baca juga: Reses di Sekolah, Anggota Dewan di Kota Bima Diminta Perbaiki Lapangan

Anggota DPRD Kota Bima Taufik A Karim yang ditemui usai reses mengakui, ada beberapa aspirasi yang setiap tahun muncul.

Yakni normalisasi Sungai Romo, yang membentang di tengah-tengah Kelurahan Sarae.

Diakuinya, kondisi sungai tersebut membutuhkan pengerukan karena menjadi sumber banjir di kawasan Sarae.

Pada tahun ini jelas Taufik, normalisasi sungai Romo akan diintervensi anggaran dari Bank Dunia melalui Nuvret.

Sehingga ia meminta masyarakat Kelurahan Sarae untuk bersabar.

"Memang tiap reses selalu muncul aspirasi ini, karena berkaitan dengan anggaran juga realisasinya," kata politisi PPP ini.

Selain soal normalisasi sungai, reses kali ini warga juga mengeluhkan soal bus malam yang mengambil muatan langsung ke Pelabuhan Bima.

"Ini keluhan warga Sarae, khususnya yang ojek. Mereka kehilangan mata pencaharian, karena bus ini," ungkapnya.

Terkait hal ini, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mengetahui regulasi trayek bus malam.

Menurutnya, seharusnya bus malam tidak sampai ke pelabuhan mengangkut penumpang karena ada terminal, yang menjadi menjadi tempat khusus baginya.

"Selain itu juga ada soal penerangan jalan dan drainase, yang diminta warga segera diatasi," beber Taufik.

Pada sesi tanggapan, Taufik juga meminta kepada warga, yang berkaitan usulan harus dimasukkan saat Musrenbang tingkat kelurahan.

Karena akan menjadi percuma, jika pihaknya sudah prioritaskan usulan warga tapi justeru tidak terakomodir dalam Musrenbang.

"Kita pernah begitu, sudah dialokasikan tapi setelah dicek malah tidak masuk dalam Musrenbang," tandasnya.

(*)