Berita Lombok Timur

KPPS Tak Punya Jaminan Kesehatan, KPU Lombok Timur: Petugas Berbagi Pekerjaan Antisipasi Kelelahan

kasus yang banyak terjadi pada anggota PPS adalah kebanyakan beban kerja hanya ditanggung oleh satu orang saja

TRIBUNLOMBOK.COM/AHMAD WAWAN SUGANDIKA
Ketua KPU Lombok Timur, H. Junaidi. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur menegaskan saat ini belum ada jaminan kesehatan untuk Petugas Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024.

Ketua KPU Lombok Timur, H. Junaidi mengatakan, tiadanya jaminan kesehatan pada petugas PPS imbas dari belum adanya arahan dari KPU RI.

"Sampai sekarang belum ada arahan untuk itu, terkait dengan pemberian BPJS untuk PPS belum ada petunjuk dari KPU pusat," ucap H. Junaidi setelah dikonfirmasi TribunLombok.com, Rabu (25/1/2023).

Junaidi menyampaikan, memang proses penetapan kebijakan Pemilu sifatnya berjenjang hingga yang menjadi acuan daerah adalah kebijakan apa saja yang datangnya dari pusat.

Sampai saat ini diakuinya pembahasan seputar jaminan kesehatan bagi anggota PPS belum ada.

Baca juga: 762 Orang PPS Lombok Timur Dilantik, Diminta Langsung Kerja Petakan TPS

"Anggaran juga tidak ada, karena memang belum ada arahan, hingga biasanya kalau dia ada anggaran ada joblist-nya, kalau dia tidak ada anggaran, ya tidak ada, kenyataannya sampai sekarang kami belum ada petunjuk teknisnya," ungkapnya.

Namun ditegaskannya, pihaknya mempertimbangkan untuk menambah jaminan kesehatan ini dalam pembahasan ke depan.

"Biasanya begini, dalam hal seperti ini kami nanti akan menyampaikan kondisi real kita di masyarakat itu kepada pimpinan kami."

"Jadi KPU RI berjenjang melalu KPU Provinsi dan seterusnya, memang karena kami itu hirarki, jadi apa saja yang sedang menjadi kendala kami sampaikan ke KPU RI melalui KPU Provinsi," tegasnya.

Dikarenakan belum ada kepastian terkait ada dan tidaknya jaminan kesehatan bagi anggota PPS ini, ia mengharapkan semua pihak harus bekerja sama.

Menurutnya kasus yang banyak terjadi pada anggota PPS adalah kebanyakan beban kerja hanya ditanggung oleh satu orang saja.

Junaidi berharap semua pihak baik itu PPS dan juga sekretariat harus saling melengkapi satu sama lainnya.

"Karena sebenarnya dalam petugas ini bekerja untuk 24 jam misalnya itu ada pembagian tugas, jadi jangan kemudian satu orang mengcover semua pekerjaan."

"Kalau ada pekerjaan, ada tugas, tugas itu senantiasa untuk dikerjakan bersama, atau semisal dibagi, itulah gunanya PPS bertiga," jelasnya.

Junaidi menekankan porsi kerja PPS sesuai tugas dan kewenangannya.

"Misalnya ada tim PPS kemudian di situ kan ada kesekretariatan, kita imbau PPS tidak melakukan hal-hal yang bukan fungsinya, makannya PPS itu dia fungsinya jelas yakni persoalan kebijakan, sekertariat itu lebih kepada bagaimana membantu PPS," demikian Junaidi.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved