Realisasi PAD NTB di Gili Trawangan Jomplang, Hanya Rp357 Juta dari Target Rp366 Miliar

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Nusa Tenggara Barat (NTB) di Gili Trawangan pada 2022 jomplamg dari target yang telah ditetapkan.

Hingga berakhirnya Tahun Anggaran (TA) 2022, PAD NTB di Gili Trawangan hanya mampu terealisasi sebesar Rp357 juta.

Sementara target PAD yang ditetapkan di Gili Trawangan di APBD 2022 sebesar Rp366 Miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Hj Eva Dewiyani mengaku, belum tuntasnya kerjasama pemanfaatan tanah antara Pemprov NTB dengan masyarakat dan pengusaha di Gili Trawangan menjadi penyebab belum optimalnya serapan PAD.

"Ini perjanjian kerjasamanya terus berproses ya. Sebagian sudah tuntas, kita harap 2023 ini bisa mulai terealisasi sesuai apa yang telah ditetapkan," kata Hj Eva Dewiyani, saat konferensi pers, di kantor Bappenda NTB, Rabu (4/1/2022).

Baca juga: Berkah di Balik Cuaca Buruk Gili Trawangan: Masyarakat Raup Untung dari Menjadi Ojek Dadakan

Sebelumnya, Gubernur Provinsi NTB Zulkieflimansyah bersama Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengunjungi Gili Trawangan pada Jumat (16/9/2022) silam.

Dalam kesempatan tersebut, Zulkieflimansyah mengaku pemerintah akan memberikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) kepada para pemiliki aset di Gili Trawangan setelah melalui proses verifikasi data.

“Sekarang pemerintah kasih dalam bentuk HGB, sertifikatnya ada. Ini untuk menjaga kita semua. Karena kami tugasnya memastikan rakyat itu aman, nyaman, adil dan sejahtera. Intinya kita tidak akan melupakan masyarakat dan tidak mungkin mengorbankan masyarakat,” kata Zulkieflimansyah, di Gili Trawangan.

Ia berharap setelah kunjungannya kali ini untuk bersilaturrahmi dengan masyarakat Gili Trawangan, tidak ada lagi rasa kecurigaan antara pemerintah dan masyarakat.

“Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi salah sangka, kecurigaan, dan lainnya. Bahkan nanti kami juga akan kirim tim kesini untuk mendata secara detail siapa sebenarnya yang harus diperlakukan secara adil, tentunya dengan cara yang baik dan benar,” ujarnya.

KPK Sambangi Gili Trawangan

Dua pekan sebelum itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengunjungi Gili Trawangan.

Setelah berproses selama kurang lebih dua tahun, KPK melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) terus mendampingi dan mendorong Pemprov NTB melakukan percepatan pemulihan dan optimalisasi pemanfaatan aset di Gili Trawangan.

Dalam rangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di wilayah NTB, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron beserta jajaran melakukan kunjungan lapangan ke lokasi kawasan pariwisata unggulan di NTB tersebut.